GMKI-GAMKI Desak Pencopotan Sekwan dan Kasat Pol-PP


Manado, ME

Ratusan aktivis Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sulut dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), beserta para seniornya, Kamis (8/6), ‘menyerang’ DPRD dan kantor Walikota Manado. Pantauan di lapangan, awalnya massa berkumpul di Sekretariat GMKI Manado, Kelurahan Kleak Manado. Massa kemudian bergerak perlahan dan tiba di pintu masuk di kawasan kantor Pemkot dan Dekot Manado, sekitar Pukul 13:00 Wita.

 

Aksi didahului dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars GMKI. Selanjutnya, orasi dari perwakilan GAMKI, GMKI dan para seniornya, berkumandang bersahut-sahutan. Di hadapan mereka, Polisi Wanita (Polwan) menghadang, dilapis polisi anti huru-hara dan diback up kendaraan penyemprot air milik kepolisian.

 

Para aktivis perlahan-lahan mendesak masuk hingga para polwan bubar diganti polisi anti huru-hara yang memegang tameng. Namun, tetap saja tak membuat massa mundur. Sampai akhirnya mereka diberi waktu berbicara di depan kantor DPRD Manado.

 

Orasi diawali Nina Nayowan, perwakilan World Student Christian Federation (Federasi Mahasiswa Kristen se-Dunia) dan Ketua GAMKI Sulut, Meidy Tinangon. Dua tokoh pemuda yang juga senior GMKI itu menyerukan keprihatinan lembaga mereka dan mengecam tindakan penganiayaan para aktivis mahasiswa yang dilakukan aparat hukum di dalam rumah rakyat. Polisi didesak mengusut tuntas kasus ini. Aparat hukum pelanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dihukum. Perjuangan melawan narkoba yang mengancam masa depan generasi bangsa, ditegaskan.

 

Cukup lama berorasi, massa akhirnya diizinkan masuk ke ruang paripurna DPRD Manado. Di dalam ruangan itu, suasana unjuk rasa semakin panas. Nyanyian para orator semakin keras menyuarakan tuntutan mereka. Tema aksi 1 Juni lalu tetap digaungkan. Lawan Narkoba.

 

Ketua GMKI Cabang Manado, Hizkia Sembel, dengan lantang mengajak seluruh elemen mahasiswa, pemuda dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba.

 

"Kebrutalan oknum kepolisian, Satpol PP dan dan sraf DPRD Manado yang bertindak terhadap kader GMKI Manado, 1 Juni lalu, di hari lahirnya Pancasila, ikut kami kecam," teriak Sembel.

 

Masalah lembaga DPRD Manado yang selama dua tahun tak memiliki Badan Kehormatan (BK), turut didesak agar segera dibentuk.

 

Dengan penyampaian berapi-api, di hadapan sejumlah legislator yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado, Richard Sualang, Sembel menegaskan jika GMKI dan GAMKI mengecam oknum-oknum yang melakukan pelanggaran HAM, penganiayaan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa di depan umum.

 

Penolakan kriminalisasi terhadap aktivis-aktivis mahasiswa dalam memperjuangkan nilai-nilai keadilan, ikut dilontarkan. Sejumlah pejabat pemerintah yang dianggap ikut bertanggungjawab terhadap tindakan kekerasan bagi para aktivis GMKI 1 Juni lalu, didesak dihukum.

 

"Kami meminta pencopotan Kepala Sat Pol-PP Manado dan Sekretaris DPRD Manado atas pembiaran terjadinya tragedi berdarah, dimana ada oknum dari dua instansi tersebut sebagai pelakunya," tandasnya lagi.

 

Teriakan kencang para pendemo bersahut-sahutan, meminta tujuh tuntutan yang disuarakan dapat terpenuhi. Penolakan terhadap aparat kepolisian agar tak berada di ruang paripurna, disuarakan. Merespon tuntutan itu, tampak para Polisi hanya berjaga di luar ruangan.

 

Aksi mengumpulkan koin untuk membiayai papan nama legislator CL dan peralatan kantor dewan yang rusak saat demo 1 Juni, ikut dilakukan. Dana terkumpul sampai sekitar Rp 750 ribu. Aksi itu diawali Hizkia Sembel, dengan mengeluarkan uang dari dompetnya tapi dengan pecahan mata uang 10 Dollar Singapura. Uang itu diserahkan kepada pimpinan DPRD, Richard Sualang.

 

Selesai mereka berorasi dan bernyanyi, Sualang lantas diberi kesempatan berbicara. Di hadapan para pendemo, politisi PDIP itu mengakui, introspeksi diri sebagai legislator ketika bertugas perlu ada. “Demo ini merupakan bahan teguran bagi kami, sekaligus tamparan bagi lembaga dewan,” kata Sualang.

 

Sualang yang juga mantan aktivis, menyambut antusias aksi ini, apa lagi nama orang tuanya, almarhum Freddy Sualang, disebut-sebut saat orasi sebagai punggawa GMKI.

 

Laporan Polisi dari DPRD terhadap mahasiswa yang dianggap melakukan perusakan fasilitas negara pada 1 Juni lalu, ditegaskan akan dicabut.

 

Sualang yang didampingi legislator, Lily Binti, Benny Parasan, Stenly Tamo, Pingkan Nuah, Deasy Roring, Hengky Kawalo, Arthur Paath, Lina Pusung, Sonny Lela dan Apriliano Saerang, menyampaikan, laporan tersebut akan diminta dicabut dalam waktu dekat dan menyebutkan upaya tersebut telah disampaikan ke Sekretaris Dewan.

 

“Kami juga meminta maaf atas sikap para wakil rakyat yang seolah menertawakan mahasiswa saat demo pertama lalu,” aku Sualang.

 

Soal Badan Kehormatan, disebutkan, saat rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Manado lalu sudah diputuskan untuk mengagendakan pembentukannya.

 

Mengenai sangsi anggota dewan yang terseret kasus narkoba, Sualang menyerahkan sepenuhnya kepada partai yang menaunginya.

 

"Itu merupakan kewenangan partai yang mengusungnya, yakni Partai Demokrat," imbuhnya, sembari menyerahkan waktu berbicara kepada Ketua Fraksi Partai Demokrat, Deasy Roring.

 

Tampilnya Roring disambut suara riuh massa aksi. Usaha klarifikasi dilakukan. Dijelaskannya, surat mengenai adanya keterlibatan kader partai menggunakan narkoba telah dilayangkan ke DPP Partai Demokrat.

 

"Saat penangkapan kemudian adanya konferensi pers Polda Sulut, DPD sudah diberikan surat. Hal sama pun diteruskan ke DPP Demokrat di Jakarta. Surat kedua seandainya perlu akan kami lakukan," lantang Roring.

 

Suara riuh massa kembali mengencang. Para mahasiswa langsung meminta perwakilan GMKI pusat yang hadir agar segera mengecek di Jakarta kebenaran informasi yang disampaikan Roring. Meminta bukti apakah surat tersebut benar sudah dikirim.

 

"Kan, ada mekanismenya. Semua di partai politik kalau dari tingkat kabupaten dan kota perlu membuat surat ke provinsi baru ke pusat dan kami telah menindakinya," terang Roring namun terlihat masih tak memuaskan pendemo.

 

Di sela-sela ada ketegangan, para aktivis menuding, besar kemungkinan ada anggota dewan belum tes narkoba. Mendengar hal tersebut, Richard Sualang memberi keyakinan jika pemeriksaan keseluruhan legislator yang tersisa telah selesai sejak satu bulan lalu.

 

Tapi itu tetap tak memuaskan sehingga kembali ada seorang pendemo menyebutkan kemungkinan besar masih ada legislator yang belum tes narkoba.

 

Pernyataan ini membuat Stenly Tamo berang. Ia bersumpah, dirinya berani mati kalau pemeriksaan belum dilakukan mereka. Gaya protes Tamo terlihat ‘provokatif’ hingga memancing emosi pendemo. Massa langsung menyerbu ke depan meja legislator sembari berteriak tak menerima reaksinya.

 

Untung saja kondisi dapat ditenangkan oleh para senior GMKI dan GAMKI sehingga pendemo terkontrol. Mereka lantas mengakhiri demonstrasi damai tersebut dengan berjabat tangan dengan para legislator.

 

Aksi massa berlanjut ke Pemkot Manado. Di pintu masuk kantor Walikota, massa dihadang barikade polisi. Saling dorong antara massa dan polisi kembali tak terhidarkan.

 

Sambil berorasi, massa terus menuntut kehadiran Walikota Manado untuk menerima aspirasi mereka. Suara menuntut pencopotan Sekretaris DPRD dan Kepala Satpol-PP nyaring didengarkan. Sayangnya, hingga pukul 16:00 Wita, mereka hanya berhadapan dengan Kepala Kesbangpol Manado yang diback up polwan-polwan cantik Polresta Manado.

 

Di ujung aksi, massa meyerahkan 7 tuntutan mereka ke perwakilan Walikota, sembari menegaskan akan kembali dengan massa yang lebih banyak jika tuntutan mereka tak digubris. (tim me)