Workshop penyusunan produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) diakui sangat berkualitas. Penegasan itu dilontarkan Ketua Divisi Hukum KPU Provinsi Sulut, Meidy Tinangon, M.Si menutup workshop "Rancangan Keputusan KPU Sulut tentang Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2020", Rabu (20/11).

"Ini pertemuan paling serius selama saya hampir dua tahun di KPU Provinsi Sulawesi Utara," tandas Tinagon.

"Pertama dilihat dari segi waktu. Sebelumnya, kalau kita buat kegiatan tiga hari, baru hari kedua sudah ditutup. Hari ketiga peserta tinggal administrasi, cek out dari hotel," bebernya.

Menurut Tinangon, workshop kali ini mampu dilaksanakan sesuai jadwal. "Kita memang mengharapkan seperti ini karena terakhir audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), mereka memberikan saran seperti ini. Kegiatan tiga hari, ya tiga hari. Kalau dua hari sudah ditutup, berarti salah perencanaan," ungkap Tinangon. 

Indikator kedua soal kualitas, workshop ini banyak masukkan. "Pendapat-pendapat yang muncul juga sudah kelas nasional. Kalau bapak dan ibu di Jakarta, pasti akan selalu terlibat di uji publik KPU," aku Tinangon.

"Saya mengamati kualitas masukan di tiap diskusi study meeting sangat berbobot. Saya pribadi bisa menimbah banyak hal dari pendapat bapak dan ibu. Misalnya, selama ini kami tidak pernah memikirkan hubungan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pemilu tapi di workshop ini kami mendengar masukan soal itu," jelasnya. 

Atas nama KPU Provinsi Sulut, pihak pelaksana, Tinangon pun menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat seluruh peserta workshop.

"Masukan-masukan yang disampaikan adalah masukan berharga. Terima kasih untuk seluruh peserta, orang-orang berkompeten yang sudah memberikan banyak masukan," kuncinya.

Diketahui, workshop yang digelar di Hotel Lion Manado tersebut diagendakan Senin (18/11) hingga Rabu (20/11). Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini, para stakeholder, pihak Pemprov Sulut, kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, ormas, pegiat pemilu, jurnalis, Bawaslu, serta KPU Kabupaten dan Kota di 4 daerah. (Tim Me)