Jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (9/01), melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Pejabat Struktural Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020.

Sekretaris DPRD Sulut Glady Kawatu menjelaskan, pakta integritas tersebut merupakan mekanisme yang harus dilakukan oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Karena ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Dan juga merupakan bagian dari roadmap reformasi birokrasi nasional. Bahwa substansi dari reformasi birokrasi di antaranya adalah terkait dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme," beber Kawatu, saat ditemui wartawan seusai melakukan penandatanganan.

Menurutnya, pakta integritas sendiri di dalamnya memuat komitmen dan kesepakatan semua pejabat untuk menjalankan isi dari pakta integritas. Di antaranya terkait dengan bagaimana menuju ke pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

"Tidak menerima suap, akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang memang harus kita lakukan penandatanganan, terutama pejabat struktural dan itu harus kita jalankan sepanjang kita diberikan kepercayaan dalam menjabat," tandas Kawatu. 

Dalam penandatanganan pakta integritas tersebut dihadiri oleh semua ASN dan THL di lingkup Sekretariat Dewan (Setwan) Sulut. (Eka Egeten)