Deprov Sebut Persoalan Tanah di Desa Kalelondei Tuntas


Manado, MX

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) angkat suara terkait persoalan sengketa tanah antara masyarakat petani di perkebunan Kalelondei dan TNI. Wakil rakyat gedung cengkih menganggap persoalan ini sudah tuntas.

Penegasan itu disampaikan Anggota Komisi 1 Imelda Nofita Rewah, Rabu (30/9), di gedung DPRD Sulut. Dirinya menyebutkan untuk permasalahan di Kalelondei, dari Komisi 1 sudah selesai karena ada jalan keluar. Itu sudah dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan tokoh masyarakat dari Kalelondei.

"Tapi memang akhir-akhir ada gejolak dari masyarakat karena TNI bikin lagi kegiatan di sana. Mereka protes. Kalau saya sendiri persoalan di Kalelondei sudah sementara dikoordinasikan dengan pemerintah," kata Rewah.

Srikandi gedung cengkih ini pun menambahkan, masyarakat di wilayah Kalelondei, Langowan, Minahasa, harus bersabar karena persoalan ini sementara berproses.

"Kalau dari informasi lalu akan ada jalan keluar untuk Kalelondei tapi masyarakat paling tidak harus sabar. Itu kan akan berproses dan tidak langsung. RDP sudah dilaksanakan kemudian finalisasinya tinggal beberapa minggu,” tuturnya.

“Yah, kemudian mereka rencananya mau akan ke gubernur tetapi tidak diberikan izin dari kepolisian. Makanya mereka ngambek lagi, dengan alasan yang mereka taruh di Facebook, yang mana anggota DPRD baik di kabupaten atau provinsi yang ada di Langowan tidak peduli atau tidak bisa menyuarakan," terang politisi PDIP Sulut ini.

Lanjut dikatakan Rewah, dirinya sudah semaksimal mungkin menyuarakan sampai ke Badan Pertanahan Negara (BPN), dan berharap persoalan Kalelondei akan segera selesai. Karena itu masyarakat pun diminta tenang.

Rewah menambahkan, Komisi 1 DPRD Sulut siap turun ke lapangan.

"Kalau untuk turun ke Kalelondei itu sendiri sebenarnya rencana ada. Awalnya kami akan ke Kalelondei tetapi ada perubahan jadwal kita bertemu dulu dengan tokoh-tokoh masyarakat dan itu sudah dilaksanakan," ungkap Rewah.

Ia juga menyebutkan, dari penyampaian BPN, tanah yang bersengketa sudah menjadi milik negara kemudian diserahkan ke TNI.

"Tetapi ini sementara dikomunikasi agar supaya masyarakat Kalelondei bisa menikmati. Paling tidak karena mata pencarian pada umumnya petani. Komisi 1 tidak berani sembarang buat keputusan karena ini mengenai masalah dengan TNI," tandasnya. (Eka Egeten)