Pandemi Covid-19 belum tuntas, hal ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) daerah pemilihan (Dapil) Nusa Utara mendesak pemerintah provinsi (Pemprov) Sulut menganggarkan program pembangunan fisik yang bisa melibatkan masyarakat di kepulauan. Kegiatan padat karya didorong.

Hal itu disampaikan anggota Komisi 3 DPRD Sulut, Sherly Tjanggulung, saat rapat bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Daerah Provinsi Sulut.

Tjanggulung menyesalkan karena tidak ada kegiatan yang bisa melibatkan masyarakat di dalamnya untuk Nusa Utara.

"Karena saya baca di sini, wilayah kepulauan Nusa Utara tidak ada (kegiatan yang melibatkan masyarakat, red). Makanya saya usulkan ke Pak Kadis (kepala dinas)," ungkap politisi Nasdem tersebut, saat hearing, Senin (12/10), di ruang rapat Komisi 3.

Kegiatan yang dimaksud seperti pekerjaan drainase, talud ataupun irigasi. Menurutnya, ini pekerjaan fisik yang melibatkan masyarakat di sana.

"Pak Kadis sudah merespon dan dimintakan untuk diusulkan itu nanti anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2021," tutupnya.

Wakil rakyat Sulut lainnya, Ronald Sampel menambahkan, kegiatan padat karya penting untuk masyarakat di kepulauan. Apalagi dalam kondisi sekarang ini, mereka sangat membutuhkan sekali pekerjaan.

"Karena padat karya milik rakyat Sulut dan padat karya ini juga menggunakan dana pemulihan ekonomi nasional. Nusa Utara juga termasuk yang terkena dampak jadi mesti adil," tegas politisi Demokrat ini. (Eka Egeten)