Nada gertakan Penjabat Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Christiano Talumepa, yang mengisyaratkan mutasi pejabat di lingkup pemerintahan Boltim, menuai reaksi kritis sejumlah tokoh masyarakat. Beredar informasi, mutasi oleh Talumepa akan menyentuh hingga para penjabat Sangadi (Kepala Desa) dan aparat yang terlibat politik praktis.

Ancaman itupun mendapat komentar dari salah satu tokoh pemuda Boltim, Haikal Mokoagow. Ia menilai, pernyataan Talumepa tidak profesional dan penuh intrik. Dia menegaskan, Penjabat Bupati memiliki tugas utama untuk mensukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, baik Pemilihan Gubernur (Pilgub) maupun Pemilihan Bupati (Pilbup), khususnya di Bumi Timur Totabuan.

"Saya kira Penjabat Bupati baiknya fokus pada suksesnya pilkada serentak saja. Jangan mengutak-atik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), atau mengganti Sangadi dan aparat desa. Ini bisa mengganggu stabilitas daerah, apalagi di momen politik seperti sekarang. Untuk pejabat yang takut nyamuk Demam Berdarah Dengue (DBD) seperti Pak Talumepa, sebaiknya tidak mengundang emosi masyarakat Boltim," kata Mokoagow, Jumat (16/10).

Alumni Universitas Sam Ratulangi yang dikenal vokal dalam mengkritisi pemerintah ini menjelaskan kenapa ia menyebut Talumepa adalah pejabat yang takut nyamuk.

"Oh iya. Beliau kan pernah dikritisi salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim ketika pindah rumah dari Tutuyan ke Kotamobagu. Di media-media yang saya baca, alasannya karena takut nyamuk demam berdarah. Di kompleks beliau tinggal, sedang mewabah DBD. Tapi faktanya, masih ada ribuan warga di sekitar yang aman-aman saja sampai hari ini. Berarti beliau saja yang takut," ucapnya.

Haikal memastikan, para Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Sangadi dan aparat di Boltim, tidak takut dengan gertakan siapapun yang mengaku penguasa. Apalagi yang hanya bersifat sementara saja di Boltim.

"Tak perlu takut, karena kita adalah negara hukum. Segala bentuk keputusan dan kebijakan itu ada regulasi yang mengaturnya, tidak bisa semena-mena. Apalagi terkait mutasi di masa pilkada, sudah jelas diatur. Bupati defenitif saja dikekang aturan, apalagi hanya penjabat," tuturnya.

Mokoagow yang juga Sekretaris Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Boltim, meminta Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Agus Fatoni, untuk mengklarifikasi pernyataan Christiano Talumepa, yang menganggap pin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dia semat, lebih sakti dari pin Garuda Bupati definitif.

"Saya kira penjabat Gubernur Sulut, perlu mengklarifikasi pernyataan penjabat Bupati Boltim. Katanya di beberapa media, pin yang dia miliki adalah pin Kemendagri. Jadi bebas melakukan apa saja, termasuk mutasi pejabat. Apakah maksud beliau tidak perlu izin Mendagri karena dia utusan Mendagri. Ini perlu dipertanyakan, karena kesannya beliau ini otoriter dan pongah. Sebagai rakyat Boltim, saya kritik pejabat negara seperti ini. Merusak citra pemerintah, dan Mendagri," tegas Haikal.

Ancaman Penjabat Bupati Boltim juga membuat mantan anggota DPRD Boltim, Adjis Mamonto angkat bicara. Menurutnya, statemen Penjabat Bupati Boltim yang mengertak ASN dan para Sangadi itu tidak wajar dan memancing kemarahan masyarakat.

"Penjabat Bupati jangan asal ngomong. Ciptakan hal yang kondusif dan laksanakan tugas sebagai pemimpin sementara di Boltim. Kalau masalah ASN dan Sangadi yang terlibat politik praktis, ada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengawasi. Kalau terbukti ada pelanggaran, silahkan proses sesuai aturan yang berlaku," tandasnya. (Gazali Ligawa)