Komisi IV DPRD Sulut Seriusi Pemutusan Kontrak Kerjasama BPJS Kesehatan Dengan Pemkab Minahasa


Manado, MX

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyeriusi pemutusan kerjasama antara pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa.

"Ada aspirasi yang kami dapat yakni terkait pemutusan kerjasama antara Pemkab Minahasa dan BPJS Kesehatan. Hal ini pun sangat disayangkan oleh Komisi IV karena terkait dengan kesejahteraan rakyat. Bagaimana nasib masyarakat Minahasa kalau sudah diputuskan BPJS. Jadi Komisi 4 akan memanggil pihak BPJS dan pemerintah Minahasa untuk dilakukan hearing," kata Ketua Komisi 4 DPRD Sulut, Braien Waworuntu, Kamis (7/11).

Hal senada pun dikatakan Wakil Ketua Komisi 4, Careig Naichel Runtu. Menurutnya, ada laporan dari masyarakat terkait pemutusan kontrak dengan pemerintah Kabupaten Minahasa dengan BPJS Wilayah Tondano.

"Tentunya ini menjadi perhatian bersama, terlebih khusus Komisi IV DPRD Sulut yang membidangi kesejahteraan rakyat. Nah, ini tentu menjadi beban rakyat yang ada di kabupaten Minahasa. Apa yang menjadi persoalan itu harus diselesaikan bersama dengan pemerintah. BPJS harus duduk secara bersama karena BPJS ini bukan keinginan dari satu dua orang, tetapi ini merupakan amanat undang-undang untuk menjawab tuntutan masyarakat dalam penanganan kesehatan," ujarnya.

Runtu menambahkan, untuk persoalan pemutusan kerjasama ini tugas dari DPRD Sulut untuk memfasilitasi pemerintah dan BPJS.

"Jadi tugas kami sebagai DPRD Sulut, terlebih khusus Komisi IV adalah memfasilitasi pemkab Minahasa dan BPJS agar supaya persoalan ini bisa diselesaikan untuk kesejahteraan rakyat. Untuk pemanggilan ini kami akan jadwalkan pada hari Senin jam dua siang dan kami juga akan memanggil pihak-pihak terkait yakni BPJS Provinsi Sulut, Dinkes Sulut, Dinkes Kabupaten Minahasa, pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Minahasa," tandas Runtu.

"Untuk BPJS di Kabupaten Minahasa, itu sangat menyedihkan untuk masyarakat Sulut. Komisi IV mempunyai kewajiban menindaklanjuti secara cepat dan tegas. Kami berharap semua pihak yang diundang akan hadir pada waktu yang kami undang nanti, sekaligus berharap masyarakat kabupaten Minahasa bisa mendoakan kami untuk hearing dengan pihak-pihak terkait," sambung anggota Komisi IV, Yusra Alhabsyi. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors