Beragam permasalahan terkait kondisi pandemi Covid-19 di Bumi Nyiur Melambai digaungkan komunitas Pejuang Penuntut Keadilan Masyarakat (PPKM). Wakil rakyat Gedung Cengkih diminta menindaklanjuti. 

Permasalahan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan vaksinasi dicurahkan di hadapan wakil rakyat, perwakilan pemerintah, pihak rumah sakit dan sejumlah stakeholder yang berkepentingan.

Menanggapi keluh ini, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Nick Lomban, membenarkan begitu banyak persoalan yang dihadapi masyarakat terkait polemik penanganan Covid-19 memang benar ada.

"Melihat ada aspirasi yang ada, saya  sebagai anggota Komisi II DPRD Sulut, penting saya hadir di tempat ini. Saya hadir juga sebagai perwakilan Partai Nasdem karena saya Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPRD Sulut. Tadi sudah disampaikan permasalahan penanganan Covid-19 memang benar ada. Saya membenarkan, betul itu yang terjadi di masyarakat. Tetapi, perlu diketahui bahwa sebagai wakil rakyat kami bekerja di masyarakat," kata Lomban, Kamis (19/8) di kantor DPRD Sulut.

Dikatakannya, semenjak dilantik menjadi anggota DPRD Sulut, seluruh dedikasi diberikan guna melaksanakan tugas kedewanan.

"Hampir seluruh yang saya punya, saya berikan kepada masyarakat. Bukan saja pada saat pandemi. Jadi percaya, teman-teman yang duduk dari 45 anggota dewan ini, pendapatan mereka diberikan masyarakat," tutur Lomban.

Dilanjutkannya, terkait vaksinasi yang dilakukan pemerintah semata-mata melindungi masyarakat.

"Tapi pada kenyataannya proses vaksinasi itu didapati menyusahkan masyarakat. Itu perlu dilakukan evaluasi. Bersama masyarakat menyampaikan itu kepada pemerintah," lanjut Lomban.

Ia juga menyampaikan, begitu banyak keluhan UMKM yang terdampak pandemi. Tapi, hal tersebut juga menjadi konsen Komisi II DPRD Sulut agar nantinya dapat pulih kembali.

"Sehingga kemarin saat penyusunan RPJMD harus menjadi kompas dalam pemulihan ekonomi. APBD-P (Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah) Perubahan juga harus sebesar-besarnya untuk pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.

Lebih lanjut, APBD 2022 harus berpihak untuk pemulihan ekonomi.

"APBD 2022 harus berpihak bukan semata-mata kesehatan dan penanggulangan Covid-19, tapi akan didorong untuk pemulihan ekonomi masyarakat," tandasnya. (Eka Egeten)