Terkait Pemulihan Ekonomi, Lomban Desak Pemprov Sulut Berikan Stimulus


Manado, MX
Pandemi Covid-19 belum berakhir. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diterapkan di Bumi Nyiur Melambai. Perekonomian masyarakat pun merosot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) angkat suara. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut diminta untuk memberikan stimulus bagi perekonomian masyarakat. Terlebih khusus mengatur dalam anggaran perubahan.
 
Hal itu disampaikan legislator DPRD Sulut, Nick Adicipta Lomban, dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), belum lama ini, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
 
Lomban yang juga personel Banggar DPRD Sulut menuturkan, penataan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 disusun menurut arahan dari pusat. 
 
"Di dalamnya fokus kepada tiga hal yakni, pemulihan ekonomi, penanganan Covid-19 dan jaring pengaman sosial. Maka dari itu dalam anggaran perubahan ini, harus ada yang disesuaikan dengan arahan pusat," kata Lomban yang juga Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sulut ini.
 
"Memang di 2021 tentu juga sudah mengatur pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial," sambung wakil rakyat daerah pemilihan (Dapil) Minut Bitung ini.
 
Ditambahkannya, pada pertengahan tahun 2021 ini, pemerintah telah melakukan PPKM. Upaya ini untuk memutus penyebaran Covid-19. Hanya saja, ini berdampak pada ekonomi masyarakat. 
 
"Kita tahu ini upaya pemerintah yang kita apresiasi bersama karena dilakukan untuk mengendalikan penyebaran Covid-19. Di satu sisi ada hal dampak yang muncul yakni ekonomi masyarakat," ujarnya.
 
Untuk itu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) ini, dirinya sangat berharap agar masalah ekonomi bisa diperhatikan. Memang diakuinya, sektor kesehatan yang saat ini terlihat sudah masif. 
 
"Perlu ada stimulus-stimulus terhadap pemulihan ekonomi masyarakat. Karena asumsi sebelumnya kita tidak pernah berpikir akan ada PPKM. Bagaimana pemulihan ekonomi ini dapat menyasar langsung ke masyarakat sehingga bisa memacu daya beli masyarakat," tandasnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors