Masa pandemi Covid-19 masih membuat perekonomian rakyat merosot. Nada kritis pun terlontar wakil rakyat Gedung Cengkih, ketika didapati adanya pemotongan anggaran di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Pasalnya, masyarakat masih sedang membutuhkan bantuan sosial (bansos).

Hal ini diungkap anggota DPRD Sulut, Stella Runtuwene, pada saat pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut terkait dengan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), belum lama ini, di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

Runtuwene yang juga personel Banggar DPRD Sulut mengatakan, masyarakat masih terhimpit perekonomian dikarenakan pandemi Covid-19. Selain itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih diterapkan. Namun disayangkan dana di Dinsos Sulut dipotong. Sementara masyarakat berharap dibantu.

"Saat ini masyarakat Sulut banyak menjerit minta bantuan. Terus terang saya beberapa minggu yang lalu ada orang yang ngomong, langsung bicara ke media sosial walaupun itu bukan di dapil (daerah pemilihan) saya, itu di dapil Minahasa. Mereka minta bantuan ke saya," kata Runtuwene yang juga politisi Partai Nasdem. 

Ia membeberkan, ada beberapa keluarga yang datang mengeluh dikarenakan tidak pernah mendapat satu pun bantuan selama ini. Maka dari itu dirinya menyayangkan kalau ada pemotongan anggaran di Dinsos. 

"Yang saya pertanyakan, kenapa di saat-saat seperti ini, di Dinas Sosial justru ada pemotongan yang sangat besar, Rp8,5 miliar. Ini sangat disayangkan karena masyarakat Sulut banyak ingin dapat bantuan," tutur legislator daerah pemilihan (Dapil) Mitra-Minsel ini.

Ia pun meminta, agar pemerintah bisa memperhatikan persoalan tersebut. Hal itu karena banyak sekali yang meminta bantuan kepada dirinya ketika ia turun ke lapangan.

"Mereka bilang, kenapa mereka dapat, kita tidak. Ada di keluarga ini, ada yang tulang punggung keluarga, hanya pekerja di restoran dan di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Di kondisi ini makanya banyak yang minta bantuan. Saya bilang ke mereka aspirasi ini akan saya bawa ke pembahasan ini. Kiranya Pak Sekprov (Sekretaris Provinsi) bisa memperhatikan," tandasnya. (Eka Egeten)