Interupsi Personal Dalam Paripurna Dibatasi, Pansus Tatib Silang Pendapat


Manado, MX
Pembahasan Tata Tertib (tatib) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) memanas. Pasalnya, penyampaian aspirasi pribadi atau interupsi dalam rapat paripurna dibatasi. Panitia Khusus (Pansus) saling silang pendapat.
 
Pokok permasalahan yang nampak dalam pembahasan tatib DPRD Sulut,  Senin (13/9), ada pada pasal 101 ayat 2. Yang berbunyi "Dalam hal Anggota DPRD menyampaikan aspirasi pada rapat paripurna, disampaikan melalui fraksi dan dituangkan dalam Pemandangan Umum Fraksi." Bunyi kalimat tersebut dikritisi anggota Pansus Tatib, Ayub Ali Albugis. 
 
Ayub mengungkapkan, bila penyampaian aspirasi secara personal ditiadakan dalam paripurna dan semuanya harus melalui fraksi maka telah memasung hak para anggota dewan untuk bicara. Nantinya ini akan menimbulkan masalah di hadapan publik. 
 
"Kita ini seperti mati suri, kita akan dibully, fraksi kita akan dikatakan mandul karena semua harus terfokus dalam fraksi. Kita sudah diatur sedemikian dan tidak bisa bergerak," kata Ayub.
 
Menurutnya, ini nanti akan jadi preseden buruk di lembaga politik ini. Kalau itu terjadi maka tidak ada gunanya anggota dewan diberikan masing-masing mic. 
 
"Parlemen dari kata parle, artinya bicara. Tidak mungkin sudah ada aspirasi mendesak kemudian kita harus menunggu lagi untuk pemandangan fraksi. Ini perlu dijadikan catatan kita, bagaimana mungkin tatib memasung hak bicara anggota DPRD. Kita bicara bukan untuk keburukan orang tetapi bicara untuk kemaslahatan rakyat yang telah mempercayakan kita menjadi wakil mereka di DPRD Sulut," tegas personel Fraksi Bumi Nyiur Melambai ini, di ruang rapat Komisi 3.
 
Anggota Pansus lainnya, Yusra Alhabsyi menyampaikan, jangan sampai pasal tersebut memberikan kesan pasal siluman. Hal itu karena meniadakan aspirasi secara personal dalam rapat paripurna. 
 
"Seperti kita di Komisi IV DPRD Sulit harus menyampaikan secara cepat. Kalau mau tunggu nanti disampaikan fraksi, tidak mungkin. Jangan sampai ini dicurigai pasal siluman. Pasal ini sangat berbahaya," tutur Yusra.
 
Ketua Pansus Tatib, Boy Tumiwa menjelaskan, di lembaga DPRD Sulut ini semuanya berada di bawah fraksi. Dengan demikian perlu untuk disampaikan melalui fraksi. Sesungguhnya menurut dia, aspirasi harus diketahui oleh pimpinan fraksi.
 
"Coba bayangkan dalam paripurna kalau setengah anggota dewan menyampaikan aspirasi, tambah berapa menit ini paripurna," ucapnya. 
 
Ia menjelaskan, tidak ada pemasungan hak bicara kepada anggota DPRD. Menurutnya, yang diatur adalah mekanisme penyampaian aspirasi yakni sesuai tatib. 
 
"Aspirasi dapat disampaikan melalui fraksi masing-masing hanya di saat paripurna tidak ada lagi penyampaian aspirasi, tetapi terkait interupsi itu tidak dilarang," tandasnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors