Tuuk Desak Pemerintah Tetapkan Izin Pertambangan Rakyat


Manado, MX
Konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat terus ditunjuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Julius Jems Tuuk. Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Sulut ke-57, tersirat suatu harapan agar pertambangan rakyat semakin diperhatikan. Pemerintah pun didesak untuk menetapkan izin pertambangan rakyat.
 
Tuuk menyampaikan, Bumi Nyiur Melambai terus bergerak maju tapi masih ada yang tertinggal dan belum disentuh pemerintah, yakni wilayah pertambangan rakyat.
 
"Ada begitu banyak keluarga yang menggantungkan kehidupannya di pertambangan rakyat. Jadi rakyat Sulut yang bekerja di sektor pertambangan rakyat jumlahnya ditambah dengan keluarganya kurang lebih 500 ribu orang. Ini yang masih dilupakan pemerintah pusat," kata Tuuk, yang juga Ketua Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI), belum lama ini di ruang kerjanya.
 
Politisi partai berlambang banteng moncong putih (PDIP, red) menyampaikan, sangat terus berharap dan bermohon kepada gubernur dan pemerintah pusat terkait masalah ini. Khususnya kepada Presiden Republik Indonesia agar supaya segera mengeluarkan dan menetapkan wilayah pertambangan rakyat. 
 
"Dan menetapkan izin pertambangan rakyat," ungkapnya.
 
Hal ini menurutnya sesuai amanat undang-undang dan Keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam uji Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
 
"Di mana dalam setiap penetapan IUP (izin usaha pertambangan) kontrak karya yang wajib didahulukan ialah wilayah pertambangan rakyat," tandasnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors