17.000 Kartu BPJS Masyarakat Dinonaktifkan, Legislator Dapil Minut-Bitung Terima Keluh DPRD Sitaro


Manado, MX
Keluh masyarakat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) terkait dinonaktifkannya 17.000 masyarakat penerima manfaat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terdengar sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Menariknya, keluhan ini diterima legislator gedung cengkih, daerah pemilihan (Dapil) Minahasa Utara (Minut) dan Kota Bitung, Melky Pangemanan.
 
Hal ini terkuak ketika DPRD Kabupaten Sitaro melakukan kunjungan kerja ke DPRD Sulut, Rabu (6/9). Kedatangan mereka terkait dengan membawa aspirasi 17.000 masyarakat yang telah diputuskan BPJS-nya sebagai penerima bantuan Pemprov Sulut.
 
Dalam pertemuan itu terungkap, tahun 2020 ada 5 ribu masyarakat Sitaro dalam kepesertaan BPJS yang dicover Pemprov Sulut. Selanjutnya di tahun 2021 meningkat menjadi 17.000. Masalah yang ada sekarang ini, masyarakat pemegang kartu BPJS yang merupakan penerima dari bantuan Pemprov Sulut, kartunya tidak bisa lagi diakses atau sudah dinonaktifkan. 
 
Anggota DPRD Sitaro, Moktar Kauhis mengungkapkan, masyarakat telah menyebut mereka bersama dengan pemerintah hanya berbohong dengan janji-janji politik. Warga Sitaro ini disebut Kauhis, sangat membutuhkan kartu BPJS tersebut.
 
"Kami datang di DPRD Sulut untuk cari solusi atas apa yang menjadi keluhan masyarakat. Kami berharap apa yang menjadi aspirasi dapat didengar oleh Pemerintah Provinsi," kata Kauhis.
 
Melky Pangemanan yang duduk di Komisi IV DPRD Sulut menyampaikan, tahun 2022 ini anggaran perubahan sudah tetapkan maka tinggal anggaran induk. Dirinya akan sampaikan masalah ini ke pimpinan dewan.
 
"Karena kita tidak minta-minta terjadi persoalan. Kita tidak mengira-ngira misalnya ini terjadi. Masalah ini tentu juga akan membawa dampak bagi kita pemerintah daerah. Sekarang bagimana dengan nasib 17 ribu peserta BPJS yang dicover anggaran APBD Sulut," kata Pangemanan yang juga legislator dapil Minut-Bitung.
 
Sementara itu, Vanny Toar dari pihak BPJS yang hadir saat itu menjelaskan, intinya dari mereka menyampaikan terima kasih juga atas masukkan yang diberikan, terutama soal komunikasi. Ke depannya ia berjanji untuk komunikasi akan lebih intens. 
 
"Kondisi yang terjadi di tahun 2021 kita sudah bahas dengan provinsi. Ada berapa kondisi sehingga di 2021 ini anggarannya tidak seperti 2020. Untuk tahun 2021 dianggarkan APBD provinsi, ditata Rp 3 miliar. Dan ini belum terpakai per Maret 2021, untuk pemasukkan datanya belum full," tuturnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors