Supit Suarakan Masalah BPJS 17.000 Warga yang Dinonaktifkan


Manado, MX
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) angkat suara terkait putusnya 17.000 warga Kabupaten Sitaro sebagai penerima bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Penonaktifan BPJS puluhan ribu masyarakat tersebut disuarakan.
 
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut, Toni Supit. Ia mengungkapkan, khusus untuk masyarakat yang wajib mendapatkan BPJS tersebut, sebenarnya pada tahun pertama berjalan baik. Hanya saja pada tahun kedua sudah tidak lagi.
 
"Pada tahun kedua saya juga mempertanyakan kenapa disetop. Apakah ada kendala data atau yang lain, saya juga tidak tahu," ungkap Supit yang juga mantan Bupati Kepulauan Sitaro.
 
Menurutnya, masalah itu belum mendapat kejelasan hingga saat ini. Apalagi sekarang mulai ada masyarakat yang juga mengusulkan nama mereka dimasukkan sebagai penerima. 
 
"Itu lagi yang belum ada jawaban sampai saat ini. Seiring dengan waktu ada pertambahan masyarakat yang minta lagi supaya mereka dapat BPJS,"  ujar politisi PDI-P ini.
 
Selain itu, karena Covid-19 ada yang tadinya dari BPJS mandiri, minta kalau bisa ditanggung pemerintah. 
 
"Karena mereka sudah tidak mampu lagi bayar iuran. Sehingga mereka meminta agar pemerintah memberikan subsidi dengan membayar lanjutan iuran BPJS yang tadinya mandiri. Jadi mohon teman-teman tanya ke Dinsos (dinas sosial), apakah itu sudah disetop atau apa," tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Nusa Utara ini. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors