Pembuatan Film Walanda Maramis, Legislator Sulut Silang Pendapat


Manado, MX
Sosok pahlawan emansipasi perempuan dari tanah Lumimuut-Toar, Maria Walanda Maramis, bakal diangkat kisahnya dalam sebuah film. Pembuatan film ini bertujuan membuka mata masyarakat Indonesia, terlebih khusus masyarakat Bumi Nyiur Melambai, tentang perjuangan kesetaraan hak perempuan di segala lini.
 
Akan tetapi, proses penggarapan film ini masih menimbulkan beragam pertanyaan, termasuk dalam ruang lingkup wakil rakyat Gedung Cengkih. Kontroversi ini pun nampak saat Rapat Lanjutan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut tentang Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPPS) Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Kamis (14/10), di ruang paripurna DPRD Sulut.
 
Ketika itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fany Legoh, mengatakan program pembuatan film perjuangan Maria Walanda Maramis sudah mulai jalan. 
 
"Kemarin sudah datang sutradara Garin Nugroho dari Jakarta atas undangan Bapak Gubernur dan kami ditugaskan untuk menyambut itu," kata Legoh yang juga politisi PDIP Sulut ini.
 
Diungkapkannya, film tersebut mengungkapkan perjuangan Maria Walanda Maramis dengan judul "Emansipasi Perempuan Pertama di Indonesia." 
 
"Jadi ini semuanya untuk ibu-ibu. Kemarin kami sudah melakukan suatu survei dengan tim dari Jakarta. Kami sudah mendapatkan sebuah lokasi tanah yang di daerah Transmart dan dari pemilik menyumbangkan tiga hektar tanah untuk pembuatan film ini," ujarnya. 
 
Menurutnya, maksud dan tujuan penyerahan tanah ini untuk membuat lokasi film di tahun 1920.
 
"Jadi di situ ada pasar tradisional, ada rumah-rumah adat, ada rumah sakit tahun 20-an, ada gereja tahun 20-an dan ada asrama putri Pikat tahun 20-an. Yang nanti selesai syuting di situ, itu akan menjadi desa kebudayaan atau desa adat. Itulah yang menjadi pusat kebudayaan masyarakat Sulut karena dekat Manado," tuturnya.
 
"Dalam suatu rapat, ketuanya Revino Pepah, yang juga Dirut Bank Sulut. Film ini akan dibintangi pemain papan atas Indonesia, yang pertama Roy Marten kemudian Cristine Hakim, yang berikutnya ada Reza Hardian, Mikha Tambayong," sambungnya.
 
Lebih lanjut, film tersebut mengangkat sejarah perjuangan perempuan Indonesia dan akan terungkap nanti bahwa perjuangan Maria Walanda Maramis jauh di atas Kartini.
 
"Dengan segala maaf, kalau saya salah memberikan pendapat. Tapi itu adalah fakta yang ada sekarang ini dan masyarakat Sulut harus berbangga," ungkapnya.
 
Ditambahkannya, unsur kedua dalam rangka pembuatan film tersebut adalah dukungan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Sulut. 
 
"Kemarin sudah ada SK (surat keputusan) gubernur dan kemarin Pak Gubernur sudah tanda tangan dan saya kira Pak Sekprov turut memparaf itu. Ada delapan dinas yang mensupport. Oleh karena itu saya memohon dinas yang sudah SK itu, mohon dianggarkan mendukung perfilman karena film ini sangat akan membuka mata perempuan Indonesia di NKRI ini," tandas Legoh.
 
Sementara itu, anggota DPRD Sulut Sandra Rondonuwu berpendapat, film Maria Walanda Maramis harus diseminarkan terlebih dahulu.
 
"Ini berbicara soal pahlawan yang kita banggakan di daerah Sulut. Saya kira kita harus seminarkan dulu, termasuk diseminarkan oleh DPRD Sulut untuk kita memahami benar jalan cerita dari film ini," kata Rondonuwu.
 
Menurutnya, kalau skenarionya bukan dibuat oleh orang Sulut, sutradaranya bukan orang Sulut, apakah bisa dijamin bahwa film tersebut benar-benar membawa psikis dan nuansa masyarakat Sulut.
 
"Karena setelah kita teliti, ternyata figur yang namanya Maria Walanda Maramis melebihi dari Kartini. Maaf, bukan menyepelekan tapi yang buat bukan orang Sulut apakah dijamin," tutur Srikandi PDIP Sulut ini.
 
Lebih lanjut, film tersebut sudah produk dari pemerintah yang terbentuk dalam pemahaman masyarakat.
 
"Kayak film G-30s, jadi ini perlu ada peninjauan secara serius untuk pembuatan film ini. Kemudian ini memakai dana APBD. Pertanyaannya, apa yang diharapkan di penggunaan APBD. Karena ini bukan film yang akan dijual berarti tidak ada pemasukan, sementara kita belum tahu persis bagaimana prosesnya. Sekali lagi mohon ditinjau kembali tentang pembuatan film tersebut," tegasnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors