Komisi IV DPRD Sulut Minta DP3A Dampingi Siswa Korban Pelecehan Seksual


Manado, MX
Keprihatinan beragam elemen masyarakat terhadap dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru terhadap siswa di SMA Motoling, terus mengalir. Kali ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Provinsi Sulut memberikan pendampingan kepada siswi korban pelecehan seksual.
 
Hal ini diungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan. Ia mengatakan, pemerintah provinsi (pemprov) harus mengambil langkah tegas terhadap kasus yang terjadi.
 
"Pemprov harus melakukan langkah cepat guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kita harus meyakinkan masyarakat bahwa pemerintah hadir bagi masyarakat, khususnya bagi kasus yang telah mencoreng nama baik pendidikan di Sulut," kata Pangemanan, belum lama ini, saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama DP3A.
 
Ditambahkannya, DP3A harus memberikan pendampingan kepada korban, baik itu pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum.
 
"Dinas ini harus memberikan pendampingan kepada korban, baik pendampingan psikologis maupun pendampingan hukum," tandas Pangemanan.
 
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas P3A dr. Kartika Devi Thanos menyebut bahwa pihaknya akan melakukan pendampingan kepada korban.
 
“Ya, itu akan kami lakukan. Terkait dengan pendampingan, kami telah berkoordinasi dengan dinas terkait. Untuk masalah guru tersebut telah diproses oleh Dinas Pendidikan dan untuk masalah hukum itu telah diambil alih pihak kepolisian. Intinya kami akan hadir dan memberi pendampingan kepada korban,” tandas Thanos. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors