Kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas wakil rakyat Gedung Cengkih. Beragam permasalah yang dihadapi masyarakat diharapkan segera dituntaskan. Percepatan ekonomi daerah diharapkan menjadi salah satu solusi. Akan tetapi, hal tersebut tak nampak dalam proses rancangan Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun Anggaran 2022. 

Nada kritis pun diagungkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Stella Runtuwene. Dirinya mengatakan, tema yang dibahas mempercepat ekonomi daerah melalui reformasi sosial ketahanan pangan dan pembagunan insfratruktur. Tapi ketika dilihat dalam draf KUA PPAS tahun 2022, berbanding terbalik dengan tema.

"Kenapa? Kalau saya lihat di Dinas Pangan ada pengurangan begitu juga dengan Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang). Bagaimana kita membangun infrastruktur kalau tidak sesuai dengan tema yang ada. Di Dinas Pangan berkurang sedangkan juga di Dinas PUPR ada pengurangan," kata Runtuwene, Srikandi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), saat Rapat Lanjutan Banggar DPRD Sulut Pembahas KUA PPAS APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut, Kamis (14/10), di ruang paripurna DPRD Sulut.

Ditambahkannya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga terjadi pengurangan anggaran.

"Kita tau bersama bahwa di Sulut itu sering terjadi bencana atau daerah rawan bencana, ini kita tidak meminta-minta. Kalau saya lihat di sini ada pengurangan. Sedangkan waktu yang lalu kami (Komisi III, red) hering dengan BPBD, mereka minta tolong supaya agar anggaran itu dinaikan karena Sulut rawan sekali bencana akan tetapi ada pengurangan. Mohon jadi perhatian," ungkapnya.

Menurutnya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sulut tidak ada penambahan anggaran. 

"Tapi kalau kami turun di dapil, banyak sekali yang mengeluh dengan air bersih, penerangan jalan dan lain-lain. Jadi saya mohon anggaran untuk ESDM jangan tetap-tetap begitu. Sedangkan permintaan masyarakat banyak dan mohon dijadikan perhatian," tandas Runtuwene.

Menanggapi hal itu, Ketua TAPD Provinsi Sulut, Edwin Silangen mengatakan, hal tersebut akan dibahas lebih lanjut di KUA PPAS.

"Memang aspirasi di Sulut banyak, saya ini dari daerah kepulauan dan istri saya ini sama torang deng Billy Lombok di Minahasa Selatan. Banyak keinginan-keinginan. Apalagi di Kumelembuai misalnya, jalan sejak kita kaweng deng maitua tetap bagini ini jalan dan somo berakhir ini jabatan masih tetap begini. Yang pasti kalau dua bulan di sana, dorang bilang nda guna jadi sekda kalau jalan tetap bagini," kata Silangen. (Eka Egeten)