Penegakan Prokes dan Data Kemiskinan Diungkap Dalam Sosper Pangemanan


Manado, MX
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan tugas menyosialisasikan dua peraturan daerah (perda). Masalah data kemiskinan dan penegakkan hukum protokol kesehatan (prokes) Covid-19 diungkap.
 
DPRD Sulut telah resmi meluncurkan Perda Penegakkan Hukum Protokol Covid-19 serta Perda Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar. Terkait dua perda tersebut, anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan menggelar sosialisasi di Desa Kaasar, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), belum lama ini.
 
Harapan Pangemanan lewat kegiatan sosialisasi perda (sosper) ini, informasi yang disampaikan kiranya bisa mentransfer isi muatan materi dalam dua perda ini.
 
"Masyarakat bisa sadar hukum dan mematuhi perturan yang sudah dibuat. Kami tentu sangat berharap perda ini bisa aplikatif. Pelaksana dari perda ini adalah pemerintah," katanya. 
 
Disampaikannya, penerapan perda ini kiranya bisa berdampak ke masyarakat karena telah menghabiskan anggaran yang tidak sedikit. Ia berharap bisa punya efek positif pada masyarakat. Menurutnya, di Minut terkait Covid-19 juga sudah ada perda. Kalau ada kekosongan maka harus merujuk kepada regulasi yang lebih tinggi. 
 
"Sehingga tidak ada kekosongan hukum. Ini untuk menjawab persoalan yang terjadi di lapangan," ucapnya. 
 
Terkait perda Covid ditegaskannya, kalau melanggar ada konsekuensi di dalamnya. Kalau tidak diindahkan ada sanksi pidana boleh diberikan, tapi prosesnya tidak bisa lewat dari 6 bulan. 
 
"Covid kalau ada usaha melanggar maka disanksi. Pemerintah sedang tidak berbisnis tapi untuk mendisiplinkan masyarakat," tuturnya.
 
Kemudian terkait fakir miskin dirinya menyampaikan, perda fakir miskin ini untuk kesejahteraan masyarakat. Apalagi ada konflik terkait pendataan baru-baru ini. 
 
"Ini sangat krusial karena pandemi ada program yang diberikan pemerintah. Masyarakat berharap ada bantuan dari pemerintah, ada yang orang meninggal masih didata. Orang yang layak justru tidak dapat bantuan," tandasnya. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors