Menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Fraksi Partai Golkar (FPG) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) terkait dengan ketersediaan bahan pokok (bapok), liquified petroleum gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM).

Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Sulut, Inggrid Sondakh, saat membacakan pandangan umum Fraksi Partai Golkar (FPG) dalam Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, belum lama ini, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

"Diingatkan kepada pemprov, tidak lama lagi akan merayakan Natal dan Tahun Baru, maka FPG mendesak untuk bisa adanya perhatian serius pemerintah terhadap ketersediaan bahan pokok, gas LPG 3 kilogram dan BBM," kata Sondakh.

Lebih lanjut, FPG juga meminta perhatian pemerintah terhadap harga jelang hari raya. Kalau bisa diadakan pasar murah.

"FPG juga mengharapkan diadakan pasar murah secara merata secara berkelanjutan di setiap kabupaten kota," lanjutnya.

FPG pula menyorot soal penyaluran BBM, khususnya solar agar harus tersedia di masyarakat. Hal itu karena akhir-akhir ini solar sangat langka. Kemudian mengakibatkan antrian cukup panjang dan menghambat bagi kepentingan masyarakat. 

"Sesuai dengan pengamatan Fraksi Golkar, kebutuhan yang dimintakan pemprov berbeda dengan ketersediaan yang disiapkan BP Migas (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi). Ini harus jadi perhatian bersama-sama sehingga tidak terus terjadi kelangkaan," tandasnya. (Eka Egeten)