DPRD Sulut Gelar Paripurna Penetapan Propemperda dan Penetapan Persetujuan APBD 2022


Manado, MX

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengelar dua paripurna, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022, Rabu (17/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

RAPBD itu ditandatangani tiga pimpinan DPRD dan Gubernur Sulut. Penetapan ini dilakukan setelah melalui pembahasan alot dan penuh dinamika antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sulut.

Rapat paripurna yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sulut, dr Fransiskus Andi Silangen, sekaligus juga menetapkan Propemperda dan pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022.

Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan dan segenap anggota DPRD Provinsi Sulut, atas penyelenggaraan rapat paripurna dengan dua agenda sekaligus.

Menurut Olly, keduanya agenda ini adalah tonggak bagi semua dalam menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di tahun 2022 mendatang.

”Saya hormati perwujudan dari Propemperda Provinsi, memang besar memberi pengaruh dan mampu menjawab persoalan-persoalan dalam proses tumbuh kembang daerah. Karena itu, menjadi harapan, keseluruhan Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, dapat terealisasi dan nantinya dapat membawa progres terhadap pembangunan di daerah ini pada tahapan yang lebih maju, sehingga akan membawa Sulawesi Utara semakin maju dan sejahtera,” tandas Olly.

Ia juga meminta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara turut mengawal Propemperda Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, membahas setiap rancangan Perda dan menyempurnakan lewat kajian-kajian komprehensif, untuk kemudian dapat disepakati bersama, sebagaimana ditunjukkan dalam proses pembahasan Ranperda tentang APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022 yang dilakukan pengambilan keputusan.

”Setelah melewati proses pembahasan yang cukup panjang, kita boleh menyepakati bersama muatan dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2022. Saya bersama Wakil Gubernur memantau dengan seksama bahwa proses pembahasan APBD Tahun 2022 berjalan secara dinamis dan komprehensif, namun tetap dalam bingkai ketentuan perundangan yang berlaku,” kata Olly.

“Dalam pembahasan, kita pun telah melakukan beberapa penyesuaian, serta memperhatikan prospek dan berbagai aspek antara lain seperti APBD yang masih akan ditujukan untuk penanganan maupun pengendalian, dan penyelesaian pandemi Covid-19. Terutama untuk suksesnya pelaksanaan vaksinasi, untuk pemulihan ekonomi, di dalamnya pengembangan UMKM dan pariwisata, serta pelaksanaan program Jaring Pengaman Sosial,” imbuhnya.

Seperti diketahui, APBD Provisi Sulawesi Utara tahun anggaran 2022 yang disepakati eksekutif dan legislatif meliputi total Pendapatan Daerah sebesar Rp.4.000.115.968.022. Total Belanja Daerah sebesar Rp.3.817.647.909.769.

Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.217.468.058.253.

Sebelumnya Ketua Pansus Propemperda, Careig Runtu, dalam sambutannya menyampaikan, program Propemperda merupakan instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis, yang dilaksanakan untuk jangka waktu satu tahun.

Propemperda, katany disusun berdasarkan skala prioritas dan ditetapkan sebelum Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disahkan. Dengan pengertian bahwa pembentukan Perda tersebut sudah menjadi niat atau rencana pemerintahan daerah yang dipadukan dalam wadah Prompeperda. (advertorial)



Sponsors

Sponsors