Sejumlah Organisasi Cipayung Sulawesi Utara, turun ke jalan. Mereka mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan sejumlah tuntutan. Kegiatan ini dilakukan di kantor DPRD Sulut, Kairagi, Manado (12/4).

Aksi ini dilakukan berdasarkan beberapa isu nasional yang sementara gencar diperbincangkan terkait kenaikan harga bahan pokok serta tujuh tuntutan lainnya.

Mahasiswa dengan sejumlah orasi yang disampaikan dalam aksi ini menggempur keras pemerintahan Sulut, agar ketidakadilan serta oligarki yang terjadi di Indonesia tidak terjadi.

Delapan tuntutan disuarakan para mahasiswa dalam aksi ini. Pertama, menolak wacana pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Kedua, menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan PPN 11 persen.

Ketiga, stabilkan harga minyak goreng dan berantas mafia minyak goreng, serta tetapkan harga eceran tertinggi sesuai ekonomi masyarakat. Keempat, menolak kenaikan BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat

Kelima, cabut UU Minerba Nomor 03 tahun 2020. Keenam, mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk          mengesahkan RUU TPKS. Dan terkahir, stop pelanggaran HAM di Papua.

Anggota DPRD Sulut, Melki Pangemanan menjelaskan, aksi yang dilakukan mahasiswa berjalan dengan tertib dan aman sehingga pihaknya dapat berkomunikasi dengan baik dalam aksi ini.

"Setiap aspirasi dari mahasiswa akan ditampung dan disampaikan. Dalam hal ini, aspirasi yang mahasiswa sampaikan akan tetap dikawal oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara," ujarnya.

Massa aksi ini dihadiri oleh Cipayung dan Cipayung plus, GMNI, GMKI, PMKRI, HMII, IMM, bersama dengan aliansi-aliansi yang tergabung dalam aksi ini. (Michael Ayal)