Kritik keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyasar Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut. Masalah sering molornya gaji tenaga harian lepas (THL) jadi penyebab. Wakil rakyat pun mengendus adanya tindakan mengancam kepada mereka yang mengeluhkan hal tersebut. 

Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok. Koordinator Komisi IV DPRD Sulut ini menyampaikan, harusnya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dikda Sulut harus bersikap profesional. Hal itu karena yang diurus adalah nasib guru dan THL yang secara faktual tidak mendapatkan gaji atau tertunda gajinya selama berbulan-bulan.

"Kurang lebih empat sampai lima bulan. Kalau tertunda berarti mereka pinjam uang sedangkan waktu mengajar mereka tidak berkurang. Belum lagi jarak yang mereka tempuh, lapangan yang mereka jangkau, itu kan sangat berefek pada dorang pe kesejahteraan. Bagaimana mereka sudah bekerja tidak diselesaikan hak mereka," tegas politisi Demokrat itu saat Komisi IV DPRD Sulut Rapat Dengar Pendapat dengan Dikda Sulut, Senin (20/6), di ruang serba guna DPRD Sulut. 

Selanjutnya ia menyorot tindakan seolah-olah mengancam bagi THL yang mengeluhkan masalah tersebut. 

"Kemudian mereka dihadang oknum-oknum tertentu dengan memeriksa handphone. Dengan isu yang berkembang, ada grup satu per satu. Ada kelompok A misalnya kelompok Billy. Tidak ada. Yang ada grup pertemanan, tidak ada grup THL," tuturnya.

Baginya, tidak boleh beralasan anggaran sudah teranggarkan seperti itu. Tidak boleh dikatakan di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut sudah dibahas. 

"Waktu di Banggar kan DPRD sudah mengejar apakah di Dikda tidak ada masalah, dikatakan tidak. Setelah kami baca ternyata tidak sampai 12 bulan dianggarkan. Itu masalah kalau dikatakan alasan dinas pendidikan dengan segala kerumitan besar, begitu juga dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) kenapa mereka bisa. Dan dinas lain. Kalau ada yang seperti ini perlu diberantas," tegasnya.

"ASN ini kan warna rakyat prioritas melayani masyarakat. THL ini banyak loh. Kalau dikalkulasi dengan jam kerja mereka apakah mampu dengan tidak dibayar," ujarnya. 

Kadis Dikda Sulut Grace Punuh mengatakan, pihaknya menerima setiap masukkan dan kritik. "Nanti kita akan lakukan perbaikan. Memang sistem sekarang perlu diubah. Ada sistem yang belum terbentuk untuk merangkul seluruh cabang dinas," ucapnya. (Eka Egeten)