Terkait Aplikasi SIPAD, Walukow Apresiasi Inspektorat


Manado, MX
Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendapat apresiasi. Inovasi program mereka yang berhasil meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (SIPAD), jadi penyebab. Jajaran instansi di bawah pimpinan Kepala Inspektorat Meki Onibala ini, dinilai harus menjadi contoh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya. 
 
Pujian itu datang dari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, saat rapat dengar pendapat (RDP) Inspektorat Provinsi Sulut, Senin (11/7), di ruang rapat Komisi I. Personel komisi yang membidangi politik, pemerintahan, hukum dan hak asasi manusia ini merasa kagum dan bangga dengan apa yang dibuat instansi tersebut. 
 
“Kami pikir SKPD lainnya harus contohi Inspektorat provinsi dalam pengembangan inovasi informasi teknologi dalam hal penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sulut, Henry Walukow.
 
Aplikasi SIPAD dinilai sangat baik dan pantas diapresiasi. Hal-hal seperti ini yang dibutuhkan dalam pemerintahan daerah. "Bagaimana peran dalam hal preventif terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Ketua Komisi I, Raski Mokodompit.
 
Onibala menyampaikan, aplikasi SIPAD ini adalah salah satu sistem yang dibuat supaya jajaran Inspektorat tidak susah lagi harus turun ke lapangan. Bisa langsung saja monitor lewat sistem aplikasi tersebut. 
 
"Jadi di situ kita bisa melihat penggunaan dana BOS (bantuan operasional sekolah). Bisa dilihat SPJ-nya (surat pertanggungjawaban) sudah dibuat belum. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kita panggil mereka untuk menyelesaikan," ungkap Onibala. 
 
Ia menambahkan, semuanya sudah bisa dilihat dalam aplikasi itu. Termasuk Tuntutan Ganti Rugi (TGR) atau perjalanan dinas. 
 
"Kalau dia absensi pagi-pagi langsung ketahuan bahwa saya masih ada TGR. Hari-hari mucul kalau dia belum selesaikan. Termasuk perjalanan dinas tidak ada yang tidak terkecuali, semua terkontrol," jelasnya. 
 
Terkait anggaran pembuatan aplikasi ini, ternyata tidak ada biaya. Ini merupakan swadaya dari Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Inspektorat yakni Resa Dotulung. "Seharusnya kalau mau ikuti di Provinsi Maluku, membuat aplikasi ini menghabiskan biaya satu miliar rupiah. Tapi kita hanya swadaya dibuat oleh Pak Resa," ucapnya. 
 
Sementara, Resa Dotulung yang membuat aplikasi ini menyampaikan, semua nama ASN bisa diketik di aplikasi tersebut. Namanya akan keluar namun diketik menggunakan inisial. 
 
"Jadi aplikasi ini hasil dari kita semua yang ada di Inspektorat," ujar Resa merendah. (Eka Egeten)



Sponsors

Sponsors