Tuuk Cium Aroma Jual Beli Jabatan Kepsek


Manado, MX
Bau "jual-beli" jabatan Kepala Sekolah (Kepsek) dicium Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Praktik tersebut dinilai menghambat peningkatan pendidikan di Bumi Nyiur Melambai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut pun didesak ambil sikap tegas.
 
Jems Tuuk mengingatkan kembali penyampaian Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw saat rapat paripurna DPRD Sulut beberapa waktu lalu. Hal itu terkait temuan beberapa oknum yang ingin menjadi kepala sekolah dengan cara membayar. 
 
“Menurut pendapat saya, ini bagian dari gunung es. Prestasi pendidikan akan sangat berhubungan dengan siapa pemimpinnya, siapa kepala sekolahnya,” tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu belum lama ini.
 
Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini mendesak Pemprov Sulut mengambil tindakan tegas. Terutama kepada kepala-kepala sekolah yang berkinerja buruk. 
 
"Seperti kasus asusila salah satu SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) di Bolaang Mongondow hingga kini tidak dituntaskan. Bagaimana tidak akan terjadi pelecehan-pelecehan berikutnya, karena seolah-olah ada satu organisasi yang mengkoordinir ini untuk menjaga," sembur Anggota Komisi II DPRD Sulut ini. 
 
Dirinya khawatir bahkan menduga, duduknya menjadi kepala sekolah dengan duit yang diberikan. Makanya sudah beberapa kali ia melakukan reses di lokasi tersebut, masyarakat ragu kepsek itu bisa diganti.
 
"Mereka bilang tidak mungkin kepala sekolah ini mau diganti. Kenapa? Gampang, karena tidak mungkin kok. Nah, apakah ini ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Wagub dalam tiga paripurna yang lalu? Ini harus dijawab,” tegas Tuuk.
 
Bagi Tuuk jual beli jabatan sangat menghambat pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Sulut.
 
“Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur sudah menetapkan poin dari delapan prioritas pembangunan yaitu adalah SDM. Kita tidak akan pernah mungkin dapat SDM yang bagus kalau sistem pendidikan kita bobrok,” tandasnya. (Eka Egeten)