Keluh petani di Bumi Nyiur Melambai diungkap legislator Gedung Cengkih. Tidak adanya perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), menjadi pemicu. Jargon "Mari Jo Ba Kobong," dinilai sebagai program mercusuar. 

 

Hal ini diungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut Julius Jems Tuuk, Kamis (3/11), saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, pemerintah tidak hadir untuk petani terlebih khusus untuk subsidi pupuk.

 

"Maka dari itu kita bikin pupuk organik premium, mengapa? karena saya melihat pemerintah tidak hadir ketika rakyat membutuhkan, saya membuat pupuk organik dan membagikan 50 ton, kalau beli di toko harganya 2 Miliar lebih, tapi kita buat semacam itu. Asam amino misalnya untuk tanaman, 1 liter harganya 1 sampai 2 juta rupiah, kami bikin dan bagi gratis," kata Tuuk yang juga politisi PDIP Sulut.

 

Menurutnya, pemeritah tidak memberdayakan hal tersebut. Jika pemerintah Sulut dalam arti TAPD melakukan evaluasi terhadap APBD tahun sebelumnya maka persoalan ini tidak akan terjadi dan pengalokasian tepat sasaran.

 

"Sekarang anggaran Dinas Pertanian kelihatan besar, tapi belanja kepada masyarakat hanya 1,7 miliar rupiah dari 2,2 miliar rupiah, ini turun. Program "Mari jo bakobong" bagaimana, apakah ini menjadi program mercusuar lagi, harusnya ini diimbangi oleh kekuatan besar," ujarnya.

 

"Oleh sebab itu saya mengusulkan ada perhatian khusus supaya program dimana Sulut ada swasembada jagung diberikanlah kepada dinas pertanian untuk membuat perkawinan silang, jalur murni atau komposit untuk ditanam. Kita mempunyai Unit Pelayanan Terpadu (UPTD), oleh sebab itu saya sangat berharap ada evaluasi terhadap pengalokasian dana terhadap dinas-dinas tiga tahun belakangan, ada kase doi sebesar bagini, ada kase apa terhadap rakyat," tandasnya. (Eka Egeten)