Implementasi APBD 2023 Disisir Deprov Sulut


Manado, MX
Peningkatan daya saing daerah melalui pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur yang berkualitas berluasan lingkungan hidup menjadi sasaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) lewat pengalokasian Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) 2023. 
 
Pengimplementasiannya disisir Dewan provinsi (Deprov) Boy Tumiwa, saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, Kamis (3/11), di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut. Boy Tumiwa yang juga politisi PDIP Sulut mengatakan, bagaimana pemerintah akan mengimplementasikan APBD 2023 sesuai skema Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPMJD) diantaranya skema pembangunan tahun 2023 adalah meningkatkan daya saing daerah melalui pembangunan SDM dan infrastruktur yang berkualitas serta berluasan lingkungan yang didalamnya ada delapan program prioritas pembangunan. Yakni percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan konektivitas didalamnya, pembangunan pariwisata, penanggulangan bencana dan mitigasi perubahan iklim, peningkatan kualitas tata pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 
 
"Saya ingin mendapatkan penjelasan APBD 2023 sehubungan delapan prioritas pembangunan. Bagaiman kita mengimplementasikan dengan konektivitas anggaran ini, misalnya penanggulangan kemiskinan. Kita merencanakan APBD ini berbasis outcome bukan lagi output," kata Tumiwa yang juga legislator dapil Minsel-Mitra.
 
"Kalau dahulu output yang penting sudah bikin pusat pembantu kesehatan, sudah selesai tapi manfaatnya torang lia, nyada ada aktivitas apa-apa yang penting proyek itu sudah jadi, itu hanya output saja atau pasar so bekeng tapi sekarang nda ada orang ba jual. Itu sampai ke output yang tidak ada manfaatnya bagi masyarakat," ujarnya.
 
Ditambahkannya, dalam delapan program ini diimplementasikan di dinas mana, misalnya percepatan penanggulangan kemiskinan.
 
"Outputnya kita lihat dan kita baca melalui penelitian statistik kemiskinan, angka kemiskinan menurun itu outcomenya tetapi program-program apa kira-kira yang bisa menurunkan angka kemiskinan atau cuma bantuan-bantuan sebagainya," ungkapnya.
 
Lebih lanjut, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dikaitkan dengan Dinas Pendidikan di tahun-tahun yang lalu, pengalokasian dana besar tapi tidak sesuai diharapkan.
 
"Sedangkan nyanda kase turun 70 miliar rupiah hasilnya begini. Sekarang dengan diturunkan atau dikurangi 70 miliar rupiah DAK apapun, apa hasilnya akan dicapai," tutupnya (Eka Egeten)