Rondonuwu Minta Pemprov Siapkan Satgas Penanganan Gizi Buruk di Setiap Pelosok


Manado, MX
Upaya memutuskan gizi buruk menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Wakil rakyat Gedung Cengkih meminta pemerintah menyiapkan satuan tugas (Satgas) gizi buruk di setiap pelosok.
 
Hal tersebut dikatakan Anggota DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, Kamis (3/11), saat rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) 2023 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sulut, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, itu sesuai arahan Gubernur Sulut Olly Dondokambey, mengacu pada lima fokus APBN, terutama pada kualitas SDM yang unggul, produktif, inovatif dan berdaya saing, terutama bidang kesehatan, pangan dan dalam hal ini pengelolaan layanan kesehatan gizi masyarakat. 
 
"Beberapa hari ini, kita mengikuti berita yang sedang viral bahkan ini viral sampai ke tingkat nasional yaitu yang terjadi di Minahasa Selatan (Minsel), Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan. Yang menurut saya, kemudian ini ada yang seolah-olah mempolitisir, digoreng-goreng sampai menjadi berita nasional. Padahal kita tau bersama, kepedulian pemerintah," kata Rondonuwu yang juga politisi PDIP Sulut.
 
Legislator daerah pemilihan (Dapil) Minsel-Mitra mengatakan, baik pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten sangat peduli terhadap penyelesaian isu kemiskinan, kesehatan gizi, stunting dan kondisi sosial yang rentan dengan masyarakat miskin.
 
"Lalu kemudian terjadi isu yang begitu viral ini. Maka dalam proses rancangan APBD Sulut, saya mengusulkan kemudian, agar kelak tidak terjadi lagi maka harus dilakukan mitigasi gisi buruk, stunting dan kerawanan kesehatan masyarakat," ujarnya.
 
"Jadi ada semacam satgas penanganan gizi buruk dan kerawanan kesehatan masyarakat yang bergerak menyisir seluruh wilayah dengan cara mendapatkan informasi yang seakurat mungkin sehingga tidak akan terlewatkan kondisi masyarakat yang menghadapi gizi buruk seperti yang terjadi di desa Arakan," sambungnya.
 
Lebih lanjut, menurutnya semua pihak tidak dapat menyalahkan dengan kondisi dan situasi yang secara nyata ini terjadi.
 
"Bahwa memang sang bapak dapat berusaha tetapi dalam keluarga tersebut ada anak didapati gizi buruk. Orang yang bisa membawa bantuan tetapi yang kita tau bersama bantuan tersebut bisa menyelesaikan persoalan mereka dalam jangka waktu yang berapa lama," kata Rondonuwu.
 
Ditambahkannya, pemerintah harus  memberikan perhatian untuk penanganan gizi buruk.
 
"Sebagaimana yang saya usulkan, kalau kita memasuki tahun-tahun politik dan ini bisa dipolitisir dan dipergunakan oleh pihak-pihak tertentu. Namun kemudian saya mengusulkan jangan kita hanya terfokus dalam rangka hanya membuat data statistik seperti seolah-olah menyenangkan. Karena misalnya di Minsel tahun 2020, masuk di tahun 2021 ternyata ada kenaikan angka kemiskinan," imbuhnya.
 
"Nah ini, harus menjadi perhatian kita semua bahkan pemerintah Sulut dan kami pun dari dapil Minsel-Mitra yang menjadi penyambung lidah dari masyarakat karena mempercayakan kami berada di DPRD Sulut tapi termasuk juga pemerintah yang ada di Kabupaten Minsel. Sehingga benar-benar kehadiran kita semua agar anggaran yang kita susun benar-benar tercermin nanti dalam kehidupan masyarakat kita yang tidak mengalami stunting, gizi buruk dan sebagainya," tandasnya. (Eka Egeten)