Keluh legislator Gedung Cengkih meletup. Gaji perjalanan dinas yang belum terbayar, jadi pemicu.

 

Hal ini diungkap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Boy Tumiwa, Kamis (3/11), saat rapat pembahasan Rancangan APBD 2023 antara Banggar DPRD Sulut dan TAPD Pemprov Sulut, di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Ia mengatakan, peningkatan sumberdaya manusia ke dalam, parah. 

 

"Torang dapa lia anggota DPRD bahasnya empat triliun rupiah, padahal anggota DPRD kelihatannya sama dengan pengemis. Gaji lain kali so depe hari nyanda dapa, itu contoh kecil. Kalau kita ke dalam sedikit di DPRD, perjalanan dinas sampai sekarang nyada cair. Apakah ini sistem atau sumber daya manusia," kata Tumiwa yang juga politisi PDIP Sulut.

 

"Badan Keuangan Daerah, apakah ini sistem atau badan keuangan daerah yang melarang-larang mo kase cair atau apa. Saya cek di DPRD sini, bagian keuangan tidak mampu menjelaskan apa yang terjadi," ujar legislator dapil Mitra-Minsel ini. 

 

Lebih lanjut ditegaskan, perjalanan dinas mereka dari bulan Agustus sampai saat ini belum cair. 

 

"Ada apa? Apakah ini dikaitkan dengan SDM pengelola keuangan. Itu baru ke dalam pelayanan sudah bagini, apalagi keluar. Jangan heran beberapa  waktu yang lalu Ombudsman datang dan bilang pelayanan publik tidak sebagaimana mestinya. Ke dalam so bagini jadi kita nda yakin ke luar bagus," lanjutnya.

 

Menurutnya, perjalanan dinas belum dibayarkan merupakan bentuk tidak adanya dukungan pemerintah.

 

"Apakah itu menunjang kegiatan DPRD, saya yakin tidak. Saya beberapa waktu yang lalu contoh kunjungan ke luar daerah, mau beli tiket saja so susah. Nyanda ada trevel percaya. Di DPRD sudah tiga bulan tidak bayar, bapak datang di sini. Ini salah satu wajah DPR, kong torang sasadiki datang ke keuangan, ba tanya kasubag so cair, kabag so cair, so kayak pengemis leh torang. Cuma depe nama anggota dewan terhormat tetapi depe dalam parah," tandasnya. (Eka Egeten)