Dewan Perakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menggelar masa reses III tahun 2022. Para wakil rakyat Gedung Cengkih kembali turun menjemput aspirasi masyarakat. Pelaksanaannya mulai tanggal 21 hingga 26 November 2022.

Ketua DPRD dr. Fransiscus A. Silangen, Sp B KBD, melaksanakan reses di Desa Dapihe, Kecamatan Tampaamma, Kabupaten Kepulauan Talaud.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut, Melky J. Pangemanan melaksanakan reses, Rabu (23/11), di Desa Treman, Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Ia menyampaikan reses berbasis komunitas untuk mendengarkan aspirasi secara lebih spesifik.

"Kegiatan olahraga khusus pada Pertina, khususnya tinju yang ada di Minut. Kegiatan Porprov soal keberpihakan pemerintah soal politik anggaran para atlet, perhatian pemerintah menjawab aspirasi para atlet," katanya.

"Perhatian timbal balik menjadi hal yang sangat mutlak, secara spesifik pemberdayaan petinju di Minut peran pemerintah kabupaten akan menyampaikan pada pemerintah provinsi," tutupnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Hendri Rotinsulu melaksanakan reses di Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Rabu (23/11). Dirinya menjelaskan kepada masyarakat terkait bantuan rumah.

"Saya mengusulkan kepada masyarakat untuk membuat proposal yang ditujukan kepada pemerintah provinsi atau DPRD Sulut," katanya.

Anggota DPRD Sulut Hilman Idrus, melaksanakan kegiatan reses, Selasa (22/11) di Kantor Kecamatan Singkil. Ia menyampaikan, masyarakat berkeinginan agar Lapangan Ketang Baru dapat dilalukan pemeliharaan karena sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi anak muda untuk menyalurkan hobi olahraga.

"Di Kecamatan Singkil dialokasikan anggaran 15 miliaran untuk dibagi di setiap kelurahan, guna perbaikan infrastuktur di kelurahan," katanya.

“Saya tentunya akan menyampaikan apa menjadi aspirasi masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tutup Hilman.

Sementara itu, Anggota DPRD Sulut Fabian Kaloh melaksanakan reses di  Pinokalan, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, Selasa (22/11). Ia mengatakan, aspirasi warga adalah perbaikan selokan (drainase) yang tersumbat, juga dibeberapa titik karena hujan terjadi genangan air. Ada juga usulan pembuatan jembatan oleh warga Pinokalan, karena ada satu lokasi di mana warga hanya menggunakan jembatan bambu.

"Karna saat ini musim penghujan, di Pinokalan terdapat aliran sungai, sehingga masyarakat butuh ada jembatan yang kuat. Sementara saat ini jembatan yang ada masih terbuat dari bambu," kata Kaloh.

Ditambahkannya, semua aspirasi yang disampaikan warga akan diperjuangkan kepada pemerintah daerah. Kemudian usulan dan aspirasi warga ini akan diteruskan ke DPRD Sulut, bahkan pemerintah provinsi.

"Jadi tinggal dipilah aspirasi yang masuk, mana yang menjadi kewenangan pemerintah kota Bitung dan kewenangan pemerintah provinsi. Apalagi sinergitas pemerintah daerah sangat baik, tentunya akan mudah diperjuangkan," tandasnya. (adve)