Suasana politik memanas jelang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024. Munculnya tiga kandidat calon presiden, yaitu Ganjar Pranowo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Prabowo Subianto dari Partai Gerindra dan Anis Baswedan Partai Nasdem, membuat dinamika politik kian ramai. 

 

Denni Pinontoan, pengajar Sosiologi Agama Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado mengatakan, apa yang sedang muncul sekarang ini sebenarnya hal biasa. Hanya karena era hari ini dengan politik agak liberal, maka partai politik atau politisi juga bebas mengangkat isu untuk dilempar ke publik.

  

"Tapi semuanya berujung ke upaya merebut kekuasaan," kata Pinontoan.

 

Ditambahkannya, untuk hal kedua adalah cerminan yang nyata tentang Indonesia yang masyarakatnya beragam dan bahkan kalau kembali ke sejarah lahirnya Indonesia 1945 di sidang-sidang Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) sudah tergambar, kekuatan politik yang menggunakan isu agama, dalam hal ini Islam karena mayoritas.

 

"Lalu kedua, ada tesis dan anti tesis atau sebaliknya itu, nasionalisme kebangsaan. Tapi yang baik mengambil isu atau yang mengusung islamisme atau nasionalisme itu sama kan, dua-dua Indonesia. Jadi, ini cerminan Indonesia," ungkapnya.

 

"Ketiga, kenapa saya katakan seperti ini, karena partai politik yang mengusung yang disebut Anis, Ganjar, Prabowo, mereka semua yang diusung partai politik. Nah, di undang-undang partai politik tidak ada partai agama. Yang ada adalah partai politik. Ideologinya satu di era sekarang, semua partai politik harus menjadikan partisipan sebagai ideologi," ujarnya.

 

Jadi menurutnya, dalam rangka merebut masa atau simpati maka menggunakan isu agama dan isu etis.

 

"Tapi sebenarnya, secara konstitusional tidak ada. Yang ada, partai politik yang berdasarkan, berideologikan Pancasila. Tapi kenapa ada fenomena itu, contohnya ketika Anis didekati PDIP dan mendapatkan peluang, tentunya dia akan menjadi orang yang sangat nasionalis atau Prabowo dibawa-bawa dekat dengan partai-partai Islam, dan sekarang ini pertarungan mazab atau pertarungan wacana. Jadi isu agama dibawa. Yang bertarung itu agama, tujuan itu belum tentu agama. Semua berujung ke nasionalisme," terangnya.

 

Lebih lanjut, kalau yang menang itu didukung oleh partai-partai yang diidentifikasi lemah.

 

"Ketika ia jadi nasionalis dan karena ia akan menjadi presiden atau pemimpin negara berdasarkan konstitusi. Apakah mungkin berubah? Kalau menurut saya masih sulit, sebab pengalaman sampai pemilu terakhir yang menang itu partai yang mengidentifikasi nasionalis," lanjutnya.

 

"Di parlemen itu dikuasai partai-partai nasionalis, siapapun yang jadi mereka akan menyesuaikan dengan suara mayoritas yaitu nasionalisme, kebhinekaan," sambungnya.

 

Ditambahkannya, untuk hal yang ke lima sebagai sosiolog agama, maka yang harus lebih bijak dan cerdas menyikapi ini adalah pemilih.

 

"Artinya torang musti sadar, isu agama, etnis dipakai dan itu biasa dipakai dalam negara demokratis. Di Amerika disebut-sebut negara yang agak demokratis atau sekuler, sebenarnya dua yang bertarung. Yang Kristen kanan, Demokrat dan Republik. Itu terbukti. Di Jerman juga seperti itu, kecuali Prancis ektrem sekuler. Jadi tidak ada hal yang luar biasa yang terjadi, hanya riak-riak," tandasnya. (Eka Egeten)