Program Presiden Prabowo berkaitan efesien anggaran menjadi perhatian wakil rakyat Gedung Cengkih. Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Inggried Sondakh angkat suara.

Dikatakannya, untuk efisiensi masih menunggu petunjuk teknis atau petunjuk menteri.

"Jadi ini baru secara umum, harus diatur secara seksama. Yang pasti ini jadi konsentrasi yang segera diberlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Sondakh, belum lama ini, di Kantor DPRD Sulut.

Lebih lanjut, dirinya mengapresiasi apa yang menjadi tujuan Presiden harus efesiensi.

"Mana hal yang betul betul prioritas dengan output dan outcome yang benar benar dirasakan masyarakat secara langsung, itulah yang akan diberlakukan,” terang Srikandi Partai Golkar.

Disampaikannya, anggaran yang dianggap sebagai pendukung atau tidak prioritas itu dikikis dan Komisi II sangat mendukung,

"Misalnya perjalan dinas di potong 50%, disisi lain ada perjalanan dinas yang dibutuhkan untuk melihat langsung di lapangan, tetapi karena ini masih secara global, maka masih susah untuk penjalasan detail,” tandasnya. (Eka Egeten)