Kepala-kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) harus melaporkan besaran transaksi digital dengan batas waktu, akhir triwulan I tahun 2025. Ini berlaku bagi SKPD yang mengelola retribusi daerah. Demikian Wali Kota Caroll Senduk saat membuka high level meeting Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tomohon tahun 2025 di hotel Aston Manado, Senin (10/2).

"Saya minta pada akhir triwulan I tahun 2025 ini, para kepala SKPD pengelola retribusi daerah. Dapat melaporkan jumlah transaksi pemungutan retribusi melalui layanan pembayaran secara digital berupa QRIS (quick respon code Indonesian standart, red)," pinta Caroll.

Ini merupakan hal penting untuk pemerintah daerah bersinergi dalam transformasi menuju Tomohon smart city. Sebab salah satu pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan adalah pembangunan ekonomi digital dan infrastruktur digital. Penguatan skema elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dimulai dengan inovasi baru, inisiatif serta kebijakan percepatan perluasan digitalisasi.

"Sehingga dilaksanakan kegiatan high level meeting ini, untuk membangun kerjasama antar lembaga. Guna mewujudkan rencana-rencana strategis yang mendorong penerapan elektronifikasi dalam pelaksanaan pungut pajak dan retribusi daerah," jelasnya.

High level meeting ini merupakan forum tertinggi di tingkat kabupaten kota. Dihadiri para pemimpin SKPD yang membidangi teknis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pemerintah Kota (Pemkot) Tomohon mengapresiasi dinas, badan dan satuan kerja yang telah bekerja keras selama tahun 2024 untuk mewujudkan percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Bahkan sudah menjaga stabilitas inflasi dan pangan di Tomohon.

Dalam upaya meningkatkan capaian peta jalan yang telah ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Tomohon Nomor 386 Tahun 2022. Tentang penetapan peta jalan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah di kota Tomohon. Maka TP2DD dan TPID perlu memperkuat sinergitas dan koordinasi bersama.

Dinas, badan dan satuan kerja, pelaku usaha juga bank persepsi daerah, dalam rangka mengomunikasikan inisiatif dan kebijakan-kebijakan digital. Demi mendukung penguatan ekosistem digital telah memberikan hasil yang membanggakan bagi tim TP2DD Tomohon. Bisa meraih peringkat terbaik III kategori Kota Digital Wilayah Sulawesi. Ini sesuai Kepmenko Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

"Sebagai salah satu pemenang, Pemkot Tomohon mendapatkan insentif fiskal. Dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kota Tomohon. Diharapkan tahun ini, TP2DD Tomohon dapat mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi yang sudah diraih," katanya. 

Terkait itu, Caroll menegaskan, para kepala SKPD teknis pengelola retribusi agar dapat memanfaatkan kanal pembayaran digital yang telah disediakan PT. bank SulutGo. Misalnya seperti kanal quick respon code Indonesian standart (QRIS), mesin electronic data card (EDC), mobile banking/sms banking dan ATM transfer. Sebab pemanfaatan kanal pembayaran digital dapat berkontribusi besar dalam penilaian indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan di lapangan, sektor pajak telah 100 persen digital. Sudah terdapat beberapa jenis retribusi yang menyediakan kanal pembayaran digital berupa QRIS, yaitu Perusahaan Daerah Pasar Beriman, pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah, pariwisata dan parkir.

Kegiatan ini diirangkaikan dengan launching Kartu Kredit Indonesia sebagai elektronifikasi dari sisi belanja daerah. Narasumber, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara (Sulut), Andry Prasmuko, Analis Kebijakan Kemenko Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha BUSe, Alexcius Winang Bayu Seno, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Pariwisata Telekomunikasi, Junior Aulia Arga, Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, June Silangen, S.E.Ak., M.E., dan Pimpinan Cabang Bank SulutGo Tomohon, Lidya Dondkambey, S.E., M.E. Dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tomohon, Edwin Roring, S.E., M.E., jajaran Pemkot Tomohon, serta TP2DD dan TPID Kota Tomohon. (hendra mokorowu)