Sejumlah dosen yang tergabung di Aliansi Dosen ASN Kemendiktisantek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) menyambangi Gedung Cengkih. Beragam keluhan pun disampaikan para akademisi.

Boyke Rorimpandey mengatakan kehadiran Adaksi di Kantor DPRD Sulut untuk menyampaikan aspirasi seperti Tunjangan kinerja (TUKIN) untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi).

"Kami juga mendesak TUKIN dibayar dari dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara) bukan dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), berikutnya berkaitan dengan TUKIN dimintakan dibayarkan penuh sejak tahun 2020 tanpa potongan, termasuk pembayaran TUKIN bagi dosen aktif pada tahun 2020 – 2024," katanya, Selasa (25/2), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut.

Menanggapi hal tersbut, Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Vonny Paat, mengatakan bahwa tidak ada keterwakilan Sulut di Komisi X.

“Tadi saya mendengar Wakil Ketua DPRD Sulut dan Wakil Ketua Komisi IV sedang bercakap – cakap, bahwa memang tidak ada keterwakilan kita di Komisi X. Cuman ada anggota berdarah Minahasa yang mencalonkan diri di Jakarta yaitu Once Mekel, mungkin aspirasi ini akan diteruskan kepada beliau terkait aspirasi dari Bapak-Ibu dosen yang tergabung dalam ADAKSI Sulut,” kata Paat. (eka egeten)