Keluh sejumlah dosen yang tergabung di Aliansi Dosen ASN Kemendiktisantek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) diterima Wakil Rakyat Gedung Cengkih.

Boyke Rorimpandey mewakili ADAKSI Sulut mengatakan, pada saat 2022 ADAKSI bergerak untuk menyampaikan dasar-dasar hukum serta mempertanyakan kenapa TUKIN itu tidak dicairkan sampai 2024.

"Kemudian dilanjutkan di tahun 2025, kami melakukan aksi lagi  sampai melakukan pertemuan dengan Komisi X DPR RI dan Kementerian, tapi toh sampai detik ini belum ada jawaban yang pasti,” katanya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPRD Sulut.

Ditambahkannya, hanya saja bagi PTN Satker dan PTN BLU yang belum menerima remunerasi bisa dikatakan bisa bersenang-senang, kenapa seperti itu, karena sudah ada angin segar sebesar 2, 5 Triliun untuk dicairkan kepada mereka dari 80 ribu sekian dosen.

“Dari 80 ribu dosen dari angka 2,5 Triliun, berarti hanya 33 ribu yang bisa menerima, dan setengahnya tidak menerima. Setengah ini dari mana, yeah dari PTN BLU Remunerasi dan PTN – BH. Untuk itu, kami sangat mengharapkan lewat RDP dengan Komisi IV ini, agar dapat memfasilitasi maupun memediasi ADAKSI Sulut dengan DPR RI utusan Sulut untuk bergerak di pusat, kedua kami juga mengharapkan  dapat difasilitasi  untuk bisa berdiskusi langsung dengan mereka, sebelum Perpres (Peraturan Pemerintah) TUKIN Keluar. Saat ini juga, Komisi X DPR RI bersama Menteri Keuangan dan Kemendiktisaintek masih membahas, terkait  Perpres yang akan ditandatangani oleh Presiden,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sulut, Stella Runtuwene, menyebut terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu dosen dari Komisi IV DPRD Sulut akan ditindaklanjuti dengan membawa aspirasi ini ke DPR RI, kemudian akan diteruskan di Kementerian.

“Saya juga cari tahu kalau ada keterwakilan Nasdem di sana, ternyata ada yaitu Bapak Furtasan Ali Yusuf, di sini juga dia menyampaikan masalah Kesejahteraan guru harus diselesaikan dengan solusi yang kongkrit, termasuk tenaga pengajar. Terus terang saya akan ke Fraksi Nasdem di DPR RI untuk menyampaikan aspirasi dari para dosen yang hadir pada hari ini," katanya.

"Kemudian, terkait TUKIN ini bisa saja tidak dianggarkan pada tahun – tahun sebelumnya, tapi kita juga bisa mengusulkan supaya anggaran tahun 2025-2026 ini, ada untuk TUKIN ini. Untuk anggaran kesejahteraan dosen itu harus ada, apalagi Kementrian juga sudah menyampaikan pemotongan anggaran untuk kesejahteraan anak didik, kami juga akan menyampaikan jangan hanya ada didik saja diperhatikan, tapi perhatikan juga tenaga pengajarnya agar bertambah kesejahteraannya,” sambung Stella. (eka egeten)