Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Cindy Wurangian, menjelaskan inti yang dilihat saat ini berkaitan dengan Tukin For All.

“Tadi saja, saya melihat dari ruangan ini sudah ada perbedaan persepsi yang sudah diklarifikasi tadi, kan kami semua sudah menangkap maksudnya itu, mungkin saya mengusulkan di sini bukan hanya Tukin For All, tapi Tukin Full For All,” katanya, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV bersama Dosen ASN dari Perguruan Tinggi di Sulut dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Sulut terkait tunjagan kinerja.

“Tukin For All saja, saya berpikir mau berjuang 8, 2 Triliun, tapi ketika tidak dapat karena hanya 2,5 Triliun. Dan itu kan terjadi kesenjangan, jadi intinya jangan terjadi double standard di negara ini,” pungkasnya.

Diketahui, Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) Sulawesi Utara (Sulut) yang tergabung dalam 4 perguruan tinggi, seperti Unsrat (Universitas Sam Ratulangi), Unima (Universitas Negeri Manado), Polimdo (Politeknik Negeri Manado) dan Polnustar (Politeknik Nusa Utara) datangi Kantor DPRD Provinsi Sulut.

Kedatangan ADAKSI ke Komisi IV DPRD Sulut tujuannya untuk menyampaikan aspirasi, terkait tunjangan kinerja (TUKIN) diminta untuk diberlakukan pada PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum), PTN BLU (Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum) Remunerasi, PTN BLU non Remunerasi, PTN Satker (Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja) dan LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi). (eka egeten)