
Wacana Perombakan Aparat Desa di Boltim, Ketua DPRD Ingatkan Regulasi
Wacana penggantian aparat desa mulai bergulir di tengah masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Signal itu ikut dilayangkan Bupati Oskar Manoppo dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim dalam rangka mendengarkan pidato kepala daerah serta penyampaian visi misi bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030, Senin (3/3/2025).
Kabar itu langsung mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Boltim, Samsudin Dama. Ia mempersilahkan top eksekutif untuk mengambil langkah itu, asalkan harus sesuai aturan.
"Ada Undang-Undang Desa yang menjadi pedoman. Karena kalau melakukan penggantian tidak sesuai aturan, ada potensi melakukan gugatan di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara). Bisa ada perangkat yang diganti melakukan gugatan," kata Samsudin usai memimpin rapat paripurna tersebut di gedung DPRD Boltim.
"Pada akhirnya, bisa menghadapi persoalan. Dengan kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, terjadi pemangkasan anggaran di semua lini pemerintahan, kemudian bupati kasihan harus fokus untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, lalu harus dipusingkan lagi dengan urusan-urusan ini. Jadi, harusnya semua pihak itu membantu bupati dalam hal memberikan masukan secara konstruktif. Jangan justru membawa bupati dalam posisi sulit demi memaksakan keinginan kita," sambungnya.
Samsudin mengakui, bupati dan wakil bupati Boltim harus menghadapi situasi yang serba sulit.
"Di rapat paripurna DPRD Boltim, Pak Bupati menyampaikan bahwa beliau dipilih oleh rakyat dan cara mendapatkan kursi bupati tidak mudah, karena harus menghadapi petahana yang kuat. Di satu sisi harus mengakomodir pendukung, di satu sisi harus berhadapan dengan aturan," ungkapnya.
Ia memastikan, Fraksi Partai Nasional Demokrat akan memberikan dukungan penuh bagi pemerintahan kini. Namun, mereka juga akan tetap bersikap kritis jika harus menghadapi kebijakan yang tidak pro rakyat.
"Saya dan kawan-kawan Fraksi Nasdem juga akan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program dari Pak Bupati. Untuk kesinambungan pemerintahan ke depan yang lebih baik, serta Boltim Bangkit seperti slogan pemimpin Boltim hari ini. Hanya saja, jika ada satu keputusan yang merugikan konstituen kami, kepentingan kami, tentu kami tidak bisa tinggal diam. Nanti rakyat mau bilang apa. Apalagi satu keputusan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku kemudian kami diam. Itu akan dianggap sudah kongkalikong deng top eksekutif," tegasnya.
"Fraksi Nasdem akan mendukung pemerintahan, namun jika ada kebijakan yang tidak pro rakyat, apalagi merugikan rakyat, mengabaikan aturan, tentu kami akan tetap mengkritisi. Di rapat paripurna, saya menyampaikan demikian. Bahkan saya sampaikan, kalau bupati dipilih oleh rakyat, kami juga dipilih oleh rakyat. Kita sama-sama dipilih oleh rakyat," jelasnya.
Kata Samsudin, sebagaimana bupati harus mengakomodir konstituennya, hal yang sama juga yang harus dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Boltim, termasuk yang ada di Fraksi Nasdem.
"Mungkin ada pihak-pihak yang tidak suka Pak Sachrul, tak suka Arus di pilkada baru-baru, tapi karena Samsudin Dama dan teman-teman yang lain kemudian dorang baku iko. Ini menjadi tanggung jawab. Tapi sekali lagi silahkan melakukan penggantian perangkat desa, karena itu hak prerogatif kepala desa," ucapnya.
Samsudin juga menuturkan, ia memahami jika bupati dan wakil bupati yang baru harus mengakomodir pendukungnya. Proses penggantian akan mudah memang jika kursi aparat desa sudah kosong.
"Ada yang memahami situasi dan kondisi kini, bahkan sudah menerima sehingga sudah mengundurkan diri sebagai perangkat desa. Kalau ini gampang, tapi yang lain tidak mengundurkan diri karena merasa tidak melakukan kesalahan. Mereka merasa tidak terlibat politik praktis dan itu dijadikan alasan," ujarnya.
Ketua DPRD Boltim pun mengimbau agar para pendukung bupati dan wakil bupati yang baru bisa membantu jagoan pilihan mereka agar lebih ringan menghadapi situasi dan kondisi pemerintahan yang serba sulit kini.
"Saya lebih mengimbau ke semua pihak agar jangan sampai bupati tersandera dengan beban yang diberikan pendukung. Harusnya para pendukung fokus membantu bupati dan wakil bupati agar menemukan solusi-solusi dalam kondisi sulit seperti sekarang ini. Ada pemangkasan anggaran, mereka harus memaksimalkan anggaran yang ada, sementara harus lagi dipusingkan dengan urusan-urusan yang menyandera mereka. Itu pasti akan menyiksa mereka," kunci Samsudin yang akrab disapa Sadam. (Gazali Ligawa)