Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si, MAP, didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025.

Rakor tersebut berlangsung di Ruang Mapalus, Kantor Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (12/3/2025) ini.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, dan diikuti oleh arahan langsung dari Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Dr. Bima Arya Sugiarto. 

Rakor ini bertujuan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, sekaligus mengoptimalkan program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, menekankan pentingnya efisiensi dalam penggunaan APBD, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Pemerintah daerah harus mampu mengelola anggaran secara bijak dan tepat sasaran, untuk memastikan setiap program yang dibiayai APBD itu, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Minahasa," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Minahasa, Lynda Watania, menambahkan upaya efisiensi belanja harus diimbangi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Prinsip efisiensi tidak hanya soal pemangkasan anggaran, tetapi memastikan anggaran digunakan secara efektif untuk program prioritas yang mendukung pembangunan daerah," kata Watania.

Dengan adanya rakor ini, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam mengalokasikan dan menggunakan anggaran, sehingga dapat memberikan dampak yang nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini dihadiri oleh berbagai pihak, antara lain, Wakil Gubernur Sulut, Dr. J. Victor Mailangkay, SH, MH, Forkopimda Provinsi Sulut, Para bupati dan wali kota se-Sulut, sekretaris daerah kabupaten/kota se-Sulut, jajaran Pemerintah Provinsi Sulut, pimpinan instansi vertikal, BUMN, BUMD, serta perbankan.

Dalam kesempatan ini, Bupati Robby dan Sekda Lynda turut didampingi Inspektur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kepala Bagian Hukum, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), Kepala Bagian Prokopim, dan Kabid Anggaran. (Mrt)