Setelah memerintah selama dua tahun sebelas bulan, Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto, S.Sos., M.Si., telah mencapai beberapa keberhasilan melalui kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Prestasi itu di antaranya, kenaikan angka Monitoring Center for Prevention (MCP) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penghargaan Ombudsman atas pelayanan publik, penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem lewat pembukaan lapangan kerja, kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui adanya program pendidikan melalui sekolah paket dengan kenaikan angka kelulusan sesuai jenjang tingkat pendidikan sebanyak dua ribu pesrta.

Keberhasilan yang telah diraih merupakan kerja-kerja OPD, maka perlu dilakukan pengukuran pencapaian kinerja dari sejumlah OPD, sehingga akan diketahui OPD mana yang belum maksimal.

Demikian disampaikan Bupati Sachrul saat membuka Coaching Clinic aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) perencanaan dan evaluasi capaian pembangunan Kabupaten Boltim tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel NDC Manado, Rabu (24/1).

“Disiplin adalah cerminan tingkah laku kita. Orang dengan disiplin tinggi, tepat waktu dalam bekerja pasti akan berhasil dan tidak disiplin kerjanya akan amburadul. Capaian program harus sinkron dengan target kinerja melalui MCP dan pelayanan publik oleh Ombudsmen dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Mengapa ini sangat penting karena itu adalah tolak ukur. Apabila telah berjalan dengan baik, maka itu menjadi autopilot dan tidak lagi manual. Jadi secara sistem akan baik,” ujar Mamonto.

Menurutnya, evaluasi pencapaian kinerja sudah ketiga kalinya dilaksanakan untuk melihat pencapaian visi misi. Programnya tercapai atau tidak, output dan outcome sesuai atau tidak. Sehingga ada OPD yang akan dievaluasi sendiri tanpa diberitahukan terlebih dahulu.

“Ada pimpinan OPD yang hanya sekedar sudah jadi eselon dua, namun kerjanya biasa-biasa saja. Tidak hanya disiplin, loyalitas, profesionalitas yang dilihat. Namun lebih jauh adalah pejabat juga dibekali dengan kejujuran karena sifat kejujuran pejabat sangat penting dan keterbukaan,” terangnya.

Pucuk Pimpinan Timur Totabuan ini menyampaikan bahwa mengenai adanya anggaran 30 persen dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah dialokasikan untuk anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim setelah dilakukan efisiensi, maka pemotongan 30 persen tersebut menjadi 20 persen.

“Saya sampaikan mungkin pemangkasan TPP tidak 30 persen namun hanya sekitar 20 persen. Ini untuk menunjang maksimalnya kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS),” ungkap bupati.

“Sang Petarung” mengatakan, dari evaluasi kinerja yang dilaksanakan akan menjadi dasar untuk penempatan dan evaluasi jabatan di OPD.

“Apa yang dituangkan dalam visi misi bisa dicapai, jadi ini akan dievaluasi apakah telah tercapai atau belum, kecuali yang membutuhkan intervensi anggaran besar yang tidak mampu dijangkau karena kondisi keuangan saat ini. Harusnya visi misi 5 tahun namun karena ada pemangkasan masa jabatan hanya tiga tahun lebih dan ini anomali. Saya tidak ingin dipuja-puji oleh kalian, tapi saya ingin profesioanlisme kalian. Insya Allah dengan evaluasi ini saya akan melihat apakah ini jalan (program) atau tidak. Dari evaluasi ini aka nada satu etape lagi, roling pejabat. Evaluasi ini juga akan dipakai untuk penempatan pejabat. Jangan kemudian roling dikaitkan dengan politik, tapi karena hasil evaluasi dan bukan like dan dislike, akan ada reward dan punishment,” tandasnya.

Diketahui, Coaching Clinic dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Boltim, di mana semua pimpinan OPD melakukan presentasi capaian kinerja dihadapan bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) para Asisten dan Staf Khusus. (Gazali Ligawa)