Sebuah kejutan terjadi di gedung cengkeh. Secara mendadak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) diharuskan melakukan tes urine masalah narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Rabu (6/4).

Dari pernyataan BNN, kegiatan tersebut sengaja dilakukan pihaknya tanpa ada informasi terlebih dahulu. Hal itu dimaksud untuk menjangkau setiap anggota dewan, aparatur sipil negara dan juga pejabat. Dikarenakan, ada begitu banyak yang belum sempat melakukan tes urine. “Kami memang sengaja belum memberitahukan hal ini telebih dahulu. Kami ingin melakukannya secara mendadak tetapi syukur mendapat respon baik dari seluruh anggota DPRD,” ungkap Kepala BNN Komisaris Besar (Kombes) Pol Sumirat Dwiyanto.

“Karena semua ASN dan pejabat perlu melakukan test urine narkoba,” sambungnya.

Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw mengatkaan, pihaknya mensupport ‎program BNN. Baginya, keberadaan narkoba sudah banyak memakan korban dan menelan generasi bangsa. Berbahayanya barang haram ini tidak hanya bukan hanya untuk pengguna tapi untuk semua masyarakat.

“Narkoba tentunya sangat berbahaya bukan hanya yang menggunakan narkoba, tapi untuk semua orang. Mengingat jika terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap pengguna, tentunya pemerintah yang akan terlibat mengatasinya,” jelas Angouw.

Dalam tes urine tersebut tidak satupun anggota dewan yang ditemukan menggunakan narkoba. Namun, harapan untuk juga melakukan tes kepada ASN dari pihak BNN belum tersampai. (tim me)