Tragedi penganiayaan sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Gerakan Pemuda (GP) Ansor, di awal Juni 2016 lalu, berbuntut panjang. Gelombang aksi melawan tindakan represif aparat hukum dari berbagai elemen massa terus bergulir. Buah rentetan kisah pahit itu membuat sederet perwira di jajaran Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado ‘tumbang’. Teranyar, komandan tertinggi di lembaga hukum itu pun kans terjungkal. Rekomendasi pencopotan dilayangkan langsung Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut).

Kamis (9/6), Kota Manado kembali diguncang demo. Kelompok Cipayung (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) plus Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) dan GP Ansor, jadi kreator. Aksi massa menyasar Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut, kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Walikota Manado.

Di Mapolda Sulut, forum organisasi mahasisawa Cipayung dengan tegas menyerukan ‘Stop Kekerasan’ dari aparat hukum terhadap massa yang menggelar aksi damai. Teriakan pencopotan Kapolresta Manado, AKBP Suprayitno pun kencang bergaung.

Berdasarkan pantauan, aliansi pemuda dan mahasiswa yang berunjuk rasa itu menggelar aksi secara damai. Salah satu perwakilan, Fanny dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), meminta kepada Kapolda Sulut untuk menangani kasus dugaan kekerasan saat demo GMKI dan GP Ansor Sulut pekan lalu, secara transparan dan memproses hukum oknum polisi represif. "Kami meminta agar Kapolresta Manado dicopot dari jabatannya karena dia tidak mampu tanggulangi masalah yang ada di Manado," pintanya.

Seruan berbagai kalangan masyarakat, pemuda maupun mahasiswa, nyaring menuntut posisi jabatan Kapolresta Manado, AKBP Suprayitno, ‘digusur’. Tuntutan itu akhirnya ditanggapi pimpinan Korps Bhayangkara Sulut.

Kepada ratusan pengunjuk rasa dari berbagai organisasi kepemudaan, maupun mahasiswa, Kapolda Sulut, Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) Wilmar Marpaung, menegaskan sudah merekomendasikan Kapolresta Manado diganti.

"Secara administrasi, saya sudah kirim surat rekomendasi kepada pak Kapolri langsung agar dapat mengganti Kapolresta Manado yang dijabat AKBP Suprayitno. Kapan Kapolres diganti, itu wewenang Kapolri. Kita tunggu saja. Tidak langsung diganti tapi rekomendasi ini bersifat segera," beber Jenderal Bintang Satu ini, di halaman Mapolda Sulut, Kamis (9/6).

Perwira Tinggi (Pati) yang telah setahun lebih bertugas di Polda Sulut ini menjelaskan, dirinya sebagai Kapolda hanya bisa berikan pengusulan untuk penggantian jabatan setingkat Kapolres. "Saya hanya bisa mengganti pangkat AKBP ke bawah. Kecuali setingkat Kapolres. Pangkat AKBP itu yang bisa menggantinya Kapolri," terang pria berdarah Batak ini.

Mengenai dugaan kekerasan oleh oknum polisi terhadap 7 anggota GMKI kala demo di kantor Dewan Manado, Rabu (1/6) lalu, pihaknya secepat mungkin menangani kasus yang menjadi perhatian masyarakat itu. Bidang Propam maupun Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulut sudah bekerja semaksimal mungkin untuk mengungkap kasus itu.

"Bid Propam dan Ditreskrimum sudah mengumpulkan bukti-bukti saat terjadinya dugaan kekerasan. Juga memeriksa sejumlah saksi. Anggota yang terbukti akan ditindak tegas. Kapolda pun akan ditindak apabila terbukti salah," jelas Pati ini. "Hingga proses sidang kode etik Polri nanti, itu transparan. Kami akan beberkan hasilnya," tandas Marpaung.

Kasatker-Kasatker yang ada di Polresta Manado, sudah dicopot dari jabatannya. "Saya sudah mengganti sejumlah pejabat di Polresta Manado yang bertanggungjawab menangani demo pekan lalu," cetusnya. (tim me)