Aroma dugaan suap terkait bantuan alat pertanian berupa alat panen padi (combane, red), di Kecamatan Dumoga, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) diendus warga.

Bantuan hanya diberikan di beberapa tempat menjadi penyebabnya. 

Hal tersebut diungkap Ketua GP3A gol 2 D. I Kosinggolan, Alfons Aleng. Dirinya mengatakan, alat bantuan panen padi yang jumlahnya belasan hanya bertumpuk di Desa Mopugat dan Desa Kembang Mertha.

"Dumoga Raya memiliki 64 desa dan 6 kecamatan. Akan tetapi, bantuan untuk alat pertanian tersebut hanya bertumpuk di desa Mopugat dan desa Kembang Mertha, bahkan lebih tidak wajar lagi ada satu pengusaha memiliki lima unit," kata Alfons. 

Ditambahkannya, belasan alat pertanian itu diperkirakan 1 unit berharga Rp 500 juta dan hanya didapat perorangan saja.

"Alat tersebut juga disewakan kepada petani, padahal alat panen itu harus berada di kelompok tani, bukan hanya perorangan. Ini tidak adil. Saya berpikir Gubernur Sulut (Sulawesi Utara) Bapak Olly Dondokambey tidak mengetahui keberadaan alat pertanian ini yang dimonopoli oleh pengusaha," tegas Alfons.

"Sehingga kami sangat menduga keras ada main mata pengusaha tersebut dengan Dinas Pertanian Provinsi Sulut. Dugaan suap atau mahar menjadi dugaan kami sehingga orang kaya yang monopoli alat panen padi ini," sambungnya.

Lebih lanjut, menurutnya areal sawah di desa Imandi jauh lebih besar dari desa Mopugat.

"Bayangkan saja area sawah di desa Imadi kurang lebih 366 hektar dan tidak menerima alat bantuan panen padi. Ini sangat tidak adil," tutur Alfons.

Hal senada juga di sampaikn oleh pengurus IP3A D. I Toraut, Soeponto.

”Bukti nyata di desa Tonom, desa Imandi, desa Pinonobatuan, desa Modomang, memiliki kurang lebih 1500 hektar sawah, tidak ada satupun alat panen padi. Sementara desa Mopugat sekitar dua puluh enam unit, dan desa Kembang Mertha belasan unit. Wajarlah kalau ada dugaan suap atau mahar kepada pejabat di Dinas Pertanian tersebut," kata Soeponto.

Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Novly Wowiling ketika dikonfirmasi membatah hal tersebut.

"Yang bilang dua desa bukan dari kita. Dan yang bilang main mata itu bukan dari kita," katanya.

Ditambahkannya, selama ini ada anggapan para petani di wilayah Dumoga bahwa Dinas Pertanian terkesan pilih kasih, namun bantuan alat panen padi tersebut bukan baru tapi hasil realokasi dari kabupaten lain dengan kondisi rusak dan tidak berfungsi.

“Hasil evaluasi kami ternyata alat panen rusak karena pengelola sebelumnya tidak memiliki modal untuk ongkos perbaikan alat. Inilah yang menjadi dasar bagi kami sehingga menetapkan syarat penerima di Dumoga (beberapa desa) harus memiliki kesanggupan untuk memperbaikinya dan saat alat itu berfungsi, dapat dimanfaatkan bagi kepentingan petani di wilayah pertanian tanpa dibatasi dengan batasan desa,” urainya.

Meski demikian, dirinya memberi apresiasi keluhan para petani desa Toruakat, Pusian dan Ponompiaan, yang menjadi bahan masukan, bahkan menjadi salah satu dasar bahan evaluasi dalam meningkatkan pelayanan lebih baik lagi ke depan

”Saya memberikan apresiasi untuk masukan itu. Ini sangat bagus, khususnya dalam melakukan evaluasi ke depannya,” tandasnya. (Eka Egeten)