Kritik tajam dilontarkan wakil rakyat Gedung Cengkih. Pembayaran gaji Tenaga Harian Lepas (THL) yang kembali mengalami keterlambatan di Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menjadi pemantik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut menilai tidak ada keseriusan pemerintah menyelesaikan persoalan yang kerap terjadi setiap tahun itu. 

 

Hal ini dikatakan anggota DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan, dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2022, belum lama ini di ruang rapat paripurna DPRD Sulut. Pangemanan menyampaikan, kejadian keterlambatan pembayaran honor THL terjadi di tahun berjalan ini, namun kejadian tersebut sudah berulang kali. Masalah ini baginya, perlu dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulut.

 

"Gaji THL guru sampai sekarang belum terbayarkan. Sampai hari ini sudah masuk 4 bulan. Saya bingung mekanisme seperti apa yang dipakai. Sampai hari ini tidak mendapat formulasi yang terbaik. Tidak terlihat ada keseriusan dari dinas terkait. Ada yang datang ke kami, bahkan sampai menangis," kata Pangemanan.

 

Dirinya pun juga mempertanyakan, kenapa persoalan pelik seperti itu tidak teratasi. Ini baginya memberi kesan pemerintah daerah (pemda) mengeksploitasi kemampuan dari masyarakat untuk membantu pelayanan publik. Padahal ada uang rakyat yang digelontorkan untuk dipakai menyelesaikan persoalan ini. 

 

"Sebenarnya landasan yang paling tepat hari ini adalah soal pelayanan publik. Sejauh mana pencapaian yang sudah dilakukan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Kalau pelayanan publik yang mendasar saja tidak pernah teratasi, jangan pernah berharap bisa menyelesaikan persoalan lainnya," tegas Pangemanan. (Eka Egeten)