Komoditi Nilam mulai menjadi primadona petani Bumi Nyiur Melambai. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) diminta menseriusi standart harga jual yang cenderung naik turun.

Hal tersebut disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Michaela Elsiana Paruntu. Dikatakannya, Pemprov Sulut lewat Dinas Perkebunan harus melakukan kajian terkait harga jual Nilam.

"Saya meminta agar supaya ada kajian dari Dinas Perkebunan supaya bisa lakukan kajian sehingga mempunyai dasar dan bisa melakukan pemberlakuan untuk misalnya harga jual mungkin itu surat keputusan (SK) dari Pemprov atau seperti apa,” kata Paruntu, belum lama ini, di Gedung DPRD Sulut.

Menurutnya, hal tersebut bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait hilirisasi.

“Jadi bagaimana supaya nilai jual nilam itu betul-betul menjadi pendapatan terbaik dan produk terbaik peningkatan ekonomi bagi masyarakat,” tandas Srikandi Partai Golkar. (Eka Egeten)