Perencanaan anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dikuliti Wakil Rakyat Gedung Cengkih. Penerapan anggaran terkait Inpres No 1 Tahun 2025 belum disesuaikan, Legislator Sulut minta Rapat Dengar Pendapat (RDP) skors.

Penegasan ini disampaikan, Sekretaris Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Cindy Wurangian saat RPD Komisi IV bersama Dispora, Senin (3/3), diruang Rapat Komisi IV. Dikatannya, data yang diberikan ke Komisi IV sebelum dilakukan efesiensi atau penyesuaian sesuai dengan Inpres No 1.

"Jadi tanpa panjang lebar saya mengusulkan rapat ini diskors sampai dengan ada data penyesuaian. Kemudian di Inpres No 1 Pak Presiden sudah jelas menyampaikan bahwa anggaran-anggaran yang bersifat seremonial, kajian, perjalanan dinas, studi banding, percetakan, publikasi, seminar dan FGD itu harus dilakukan efesiensi bahkan dihilangkan kemudian program-program kegiatan yang tidak bisa memberikan output yang jelas secara terukur juga ditiadakan termasuk dengan perjalanan dinas," kata Wurangian yang juga Srikandi Partai Berlambang Pohon Beringin.

Ditambahkannya, dalam uraian yang dipaparkan oleh Dispora dalam materi belum akan digali lebih dalam, manakala Dispora melakukan pembahasan dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga ada hasil efesiensi penyesuaian sesuai Inpres.

"Sekali lagi baca Inpres ini agar supaya kita melakukan rapat berikutnya tidak ada lagi program kegiatan menurut perintah Inpres," tandas legislator Dapil Bitung-Minut. (eka egeten)