Situasi di Kota Manado masih mencekam. Potensi rusuh jelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Ibukota Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), tetap terbuka. Itu menyusul aksi demo yang terus dilakukan massa pendukung Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud (RoDa).

Hingga kini, kubu pasangan calon walikota dan wakil walikota manado yang diusung Partai Golkar dan PAN itu bersikeras menolak putusan penganuliran RoDa oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado.

Sinyalemen itu diakui Kapolda Sulut, Brigjen Pol Wilmar Marpaung. Jenderal bintang satu tak menampik Pemilukada Kota Manado, belum aman. Indikasi itu selaras dengan kekhawatiran pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sulut. Kota Manado masuk kategori zona merah.

“Memang Pemilukada Manado belum aman. Pendukung pasangan calon Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud masih kecewa hasil keputusan KPU beberapa waktu lalu,” beber Marpaung disela-sela Apel Kampanye Damai yang dihelat di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulut, Rabu (2/12).

Kubu RoDa diharapkan dapat menempuh jalur hukum dan tidak melakukan tindakan serta aksi yang melanggar hukum. “Kalau memang belum puas, ambil alur hukum supaya tidak berlarut-larut. Demo dan unjuk rasa tidak akan menyelesaikan masalah,” kata perwira tinggi berdarah Batak itu.

Selain di Kota Manado, Polda tetap akan melakukan peningkatan di seluruh wilayah Sulut, utamanya di kabupaten kota yang menggelar Pemilukada serentak.

“Di setiap wilayah di Sulut potensi kerawanannya berbeda-beda. Tapi kami sudah siap mengantisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," terangnya.

Marpaung kembali menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap bentuk serta aksi yang mengancam keselamatan masyarakat dan aparat keamanan. Termasuk yang melakukan perusakan sarana atau fasilitas negara.

"Tembak di tempat akan dilakukan bagi perusuh di Pemilukada. Tapi tentu sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan menyesuaikan kondisi yang terjadi di lapangan. Ada tahapan-tahapannya. Seperti dalam keadaan terpaksa atau ada ancaman terhadap masyarakat dan aparat. Yang pasti kita sudah siap untuk melakukan pengamanan ekstra dalam pemilukada serentak di Sulut,” lugasnya.

Tak hanya itu, aksi demo atau sejenisnya tidak boleh dilakukan mulai tanggal 6 hingga 9 Desember 2015 mendatang. “Sebab itu sudah memasuki masa tenang dalam Pemilukada serentak. Kami tidak akan berikan izin. Jika melanggar kami pasti akan melakukan tindakan tegas," sambungnya.

Terkait dengan pelaksanaan apel kampanye damai, Marpaung menyebut itu sebagai wujud untuk menunjukan kesiapan Polri dan TNI dalam mengamankan Pemilukada Serentak 9 Desember 2015.

"Kegiatan ini juga memberi pesan kepada masyarakat Sulut agar dapat mempergunakan hak pilihnya di Pemilukada serentak yang tinggal menghitung hari serta mengingatkan warga untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Sebab seluruh gabungan aparat keamanan sudah siap untuk mengamankan Pemilukada serentak di Sulut,” kuncinya.

Apel itu diikuti jajaran Forkominda Sulut, LSM serta organisasi kemasyarakatan di Sulut yang siap membantu mengamankan Pemilukada serentak di Bumi Nyiur Melambai.

GUBERNUR SEBUT ADA TIGA DAERAH ZONA MERAH
Peluang adanya konflik jelang pemilukada serentak di Bumi Nyiur Melambai, telah tercium Pemerintah Provinsi Sulut. Setidaknya ada tiga dari enam kabupaten kota yang akan menghelat pesta demokrasi masuk kategori zona merah atau rawan konflik.

Kota Manado nangkring diposisi puncak. Disusul Kota Bitung, kemudian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim). Hal itu terungkap dalam rapat Desk Pemilukada yang dipimpin Penjabat Gubernur Sulut, Dr Soni Sumarsono di Eks ruang WOC Kantor Gubernur Sulut, Selasa (1/12).

“Manado, Bitung dan Boltim, masuk zona merah.  Jadi perhatian di ketiga daerah itu harus dua kali lipat. Utamanya pengamanan, mesti lebih ditingkatkan.  Kita harus waspada. Ini juga sesuai dengan petunjuk dari pusat,” ungkap Sumarsono dihadapan tim desk Pemilukada yang meliputi, unsure Forkopimda Sulut dan instansi terkait di Pemprov Sulut.

Khusus di Kota Manado terdeteksi ada upaya untuk menggagalkan Pemilukada. “Kota Manado itu garis merah. Terindikasi ada upaya untuk menggagalkan pemilukada dengan melakukan kerusuhan,”  beber Dirjen Otda Kemendagri itu.   “Ini harus diantisipasi sedini mungkin. Koordinasi dengan aparat keamanan harus lebih dioptimalkan lagi,” sambung Sumarsono.

Tak hanya itu, Sumarsono memerintahkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Provinsi Sulut, Edwin Silangen SE MS untuk memfasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan kecamatan (Forkompimka) di seluruh Sulut. “Minimal itu sudah terbentuk sebelum 9 Desember. Itu untuk lebih memaksimalkan pengamanan Pemilukada. Koordinasikan itu dengan TNI/Polri. Karena nantinya, Forkompimka itu akan terdiri dari Camat, Kapolsek dan Danramil, atau yang berkompeten lainnya,” terangnya.

Selain itu,  Sumarsono menugaskan Kepala Kesbangpolinmas untuk membentuk tim terpadu di 6 kabupaten kota yang melibatkan unsur Forkopimda Sulut. “Tim yang terdiri dari perwakilan Pemprov, TNI/Polri dan Kejaksaan akan memantau seluruh kesiapan di 6 daerah penyelenggara Pemilukada, mulai H-3 sebelum pencoblosan. Nanti juga akan melibatkan wartawan dalam proses pemantauan tersebut,” katanya.

Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) Provinsi Sulut juga diminta untuk berkolaborasi dengan aparat kepolisian dalam menjaga keamanan di Pemilukada. “Termasuk di kabupaten kota. Tapi saja tidak ingin, Sat Pol PP yang banyak jadi korban ketika terjadi kerusuhan. Harus diatur dengan benar bagaimana posisi Sat Pol PP dalam penanganan kerusuhan. Saya minta ini diatur oleh kepolisian. Minimal ada SOP (Standar Operasional Prosedur) dan exercise-nya,” pintanya.

Instruksi Gubernur itu langsung direspon Kepala Kesbangpolinmas dan Kasat Pol PP Sulut, M Lucas yang menghadiri rapat Desk Pilkada tersebut. “Perintah Gubernur akan segera dilaksanakan,” lugas  keduanya.

Polda Sulut yang diwakili Wakapolda Sulut, Kombes Pol Sutrisno Yudi Hermawan, siap memenuhi permintaan Gubernur. “Pada intinya Polda Sulut sudah siap all out melakukan pengamanan Pemilukada serentak di Sulut. Tentu dengan berkoordinasi bersama Pemprov dan unsur TNI serta forkopimda lainnya,” lugasnya.

“Khusus kerja-sama dengan Sat Pol PP sudah dilakukan sejak bulan Juni atau masa persiapan situasi kondisi. Jika terjadi kerusuhan, Pol PP hanya ditempatkan dalam pengamanan penutupan kota. Untuk penanganan dilakukan langsung oleh aparat kepolisan diback up aparat TNI,” tutup Hermawan yang diamini perwakilan Korem Sulut.

Diketahui, situasi di Kota Manado masih menegang, pasca pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud dianulir oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aksi demo dari pendukung pasangan yang diusung Golkar dan PAN itu, masih terus berlanjut. Serupa di Kota Bitung, yang sempat dilanda dengan isu SARA. Begitu pula dengan di Boltim. Perseteruan antar pendukung kerap berujung ke tindak kekerasan. Malahan, salah satu calon wakil kepala daerah, nyaris dibacok dengan senjata tajam oleh pendukung lawan politik.

IKUT TERENDUS PEMERINTAH PUSAT
Potensi rusuh di Sulut, telah tercium pemerintah pusat. Itu menyusul tensi politik tinggi di Sulut jelang Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Utamanya di Kota Manado.

Tak heran Sulut jadi salah satu wilayah yang akan mendapat pengawasan dan kunjungan langsung dari tim gabungan yang terdiri dari  Kemendagri, KPU, Bawaslu, BIN dan Polri.

Hal itu diungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, Senin (30/11). Sejumlah daerah rawan yang disebut Tjahjo seperti Timor Tengah Utara (TTU), Kalimantan Selatan, Blitar, Tasikmalaya, Manado, serta Mojokerto, yang masih memiliki calon tunggal.

"Evaluasi untuk Manado dan Kalteng yang kasus calon dibatalkan karena bersyarat. Kita konsisten dengan UU,” bebernya. Pun begitu, Tjahjo optimis Pemilukada serentak di wilayah-wilayah itu akan berjalan lancar.”Sebab daerah-daerah yang sempat terjadi masalah kini kondisinya sudah lebih baik,” ujarnya penuh keyakinan.

Ia pun memastikan Pemerintah akan membentuk tim gabungan untuk memantau sejumlah daerah yang dinilai rawan."Nanti akan bikin tim (dari) Kemendagri, KPU, Bawaslu, BIN, Polri, yang akan mengunjungi beberapa area rawan dan  pemetaan area rawan Polri dan BIN," kuncinya.
Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti ikut angkat suara. Polri disebut telah siap mengamankan pemilukada serentak termasuk di Sulut.

"Pengamanan Pilkada siap sampai sekarang sudah kita cek, mulai persiapan personelnya, pelatihannya, anggarannya, kemudian rencana kontijensinya sudah kita siap. Koordinasinya sedang berlangsung. Oleh karena itu kita siap melakukan pengamanan terhadap pilkada serentak," katanya. "Sampai sekarang yang tahapan sudah berjalan cukup aman, walaupun ada riak-riak kecil. Tapi itu bisa kita selesaikan," pungkasnya.

Diketahui, Mabes Polri juga telah mengutus Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Mabes Polri  Komjen Pol Putut Eko Bayuseno ke Sulut. Beredar kabar, kedatangan jenderal bintang tiga di (Mapolda) Sulut, Selasa (24/11) lalu  untuk membahas tentang kesiapan pengamanan jelang Pemilukada serentak 9 Desember 2015. Khususnya Pemilukada Manado, yang rentan menimbulkan konflik.

Itu menyusul pasangan calon walikota dan wakil walikota Manado Jimmy Rimba Rogi dan Bobby Daud yang dianulir lembaga penyelenggara Pemilukada.  Bayuseno sendiri kala dikonfirmasi wartawan usai menemui Kapolda Sulut  Brigjen Pol Wilmar Marpaung, menjamin aparat kepolisian sudah siap dalam pengamanan Pemilukada serentak di Sulut. “Polda Sulut sudah siap amankan Pemilukada. Saya kesini untuk asistensi dan supervisi jajaran Baharkam yang ada di Polda Sulut,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Eks Kapolsek Manado Utara dan Tengah itu tak menepis potensi gangguan itu ada.  "Dari informasi Kapolda (Marpaung, red), Polda Sulut belum dikategorikan rawan pemilukada. Tapi, kami tetap harus mengantisipasi segala kemungkinan yang ada. Sebab masing-masing wilayah berpotensi rawan," kata suami tercinta dari Coretha Kapoyos itu.

Ia pun telah memerintahkan babinkamtibmas yang ada di kelurahan maupun desa,  untuk menggiatkan sosialisasi serta pembinaan kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing serta terprovokasi dengan isu-isu yang menyesatkan.

"Para personil dari fungsi shabara telah ditugaskan untuk adakan patroli gabungan skala besar, guna mewaspadai segala kemungkinan yang ada. Dari reserse, penyidik juga telah disiapkan untuk waspadai pelanggaran-pelanggaran hukum," pungkasnya. ^{(tim ms/dtc)}