Permasalah Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Adanya sindikat yang menggangu kinerja menjadi sorotan. Upaya sapu bersih dilaksanakan guna mempertahankan integritas.

Penegasan itu disampaikan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, di sela-sela kegiatan Penandatangan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Pemerintah Kota Bitung dan Pemerintah Kota Tomohon, belum lama ini, di aula S.H. Sarundajang kantor Pemerintah Kota Bitung. Ia mengatakan, selama 1 tahun, sudah 23 kali penggrebekan yang dilakukan.

"Kita sudah selamatkan 807 orang calon pekerja migran Indonesia. Dari 23 kali melaksanakan penggerebekan, 17 kali saya pimpin langsung," kata Benny.

Menurutnya, bisnis yang dilakukan para sindikat adalah kotor. Negara tidak boleh kalah.

"Saya sering katakan, negara tidak boleh kalah melawan para sindikat. Mereka komplotan pemilik modal yang dibeking. Saya tidak bisa basa-basi ada oknum TNI, oknum Polri dan oknum Keimigrasian, oknum Kedutaan Besar, oknum Ketenagakerjaan dan mungkin ada oknum dari BP2MI. Jadi ini bersih-bersih saja keluar dan ke dalam," tegasnya.

Ia membeberkan, untuk satu PMI yang diberangkatkan secara ilegal mendapatkan keuntungan sebesar Rp 20 juta.

"Satu PMI saja yang mereka berangkatkan secara ilegal mereka bisa mendapatkan Rp 20 juta. Jadi Rp 10 juta dinikmati pemilik modal dan Rp 10 juta hengki-pengki kepada aparatur negara," bebernya.

Dirinya pun, pernah ditawarkan uang sebesar Rp 1 juta per PMI.

"Kalau satu tahun dapat memberangkatkan 100 ribu orang maka mendapatkan Rp 100 miliar. Ini angka yang besar dan bisa jadi orang kaya baru," katanya.

Selain hal tersebut, mereka juga pernah menawarkan kepada dirinya untuk tidak bertindak aneh-aneh sebagai salah satu syarat. Menurutnya, mereka menawarkan Rp 500 juta per bulan.

"Besar juga itu bisa hidup tujuh turunan. Tapi tentu negara tidak boleh kalah. Saya tidak mau memberikan kesempatan di otak para mafia seolah-olah uang yang mereka miliki bisa mengendalikan negara ini, tidak boleh. Ini negara hukum, ini negara yang memiliki pemerintahan. Apartur negara disumpah atas nama Tuhan dan agama," tandasnya. (Eka Egeten)