Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Dr Djouhari Kansil angkat suara soal polemik penjemputan Duta Besar (Dubes) Amerika untuk Indonesia, Robert Blake. Ketidak-hadiran Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) dalam proses penyambutan Blake di Bandara Samratulangi Manado Rabu (7/1), diminta untuk tak lagi disoal.

“Saya dengan Pak Gubernur Sulut kan satu paket. Jadi soal penjemputan itu tak perlu dipolemikkan lagi,” ujar Kansil menanggapi kritik yang dilayangkan pengamat politik pemerintahan Sulut,  Taufik Tumbelaka.

Kedatangan pejabat diplomatik dari negara adidaya itu bertepatan Gubernur masih di Jakarta.

“Tapi waktu Gubernur tiba dihari yang sama, beliau langsung memimpin pertemuan untuk membahas agenda pertemuan dengan Dubes. Jadi saya yang mewakili beliau untuk menjemput Pak Dubes,” terang Kansil.

“Ini sangat luar biasa dimana Dubes Amerika menginap di Sulut sampai 5 hari. Jadi tidak ada yang namanya melanggar etika diplomatik,” tepisnya.

Kansil mengaku banyak hal positif yang dibahas antara Gubernur dan Dubes AS dalam pertemuan di ruang kerja Gubernur Kamis kemarin.  Baik menyangkut KEK Bitung, Tol Manado-Bitung dan rencana pembangunan di Sulut lainnya.

“Selain juga membahas tindak-lanjut rencana kerjasama di bidang Kesehatan dan Pendidikan, juga peluang investasi dalam Pariwisata,” paparnya.

“Dubes Amerika sangat tertarik dengan kondisi Sulut yang sangat kondusif. Dalam kesempatan itu, pak gubernur telah menjelaskan secara singkat tentang suksesnya pelaksanaan WOC, Sail Bunaken, ARFdirex dan berbagai perlaksanaan yang juga melibatkan Amerika,” urai salah satu putra terbaik Nusa Utara itu.

Ia pun membeberkan bahwa pihak Kedubes dan Duta Besar sempat meminta agar Pemprov tidak melakukan proses penjemputan secara resmi. Namun untuk menghormati Dubes maka dilakukan proses penjemputan di bandara samratulangi dengan melibatkan unsur Forkompimda Sulut.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Dubes Amerika yang datang tanpa pengawalan ketat ini, bisa membuka mata dunia bahwa Sulut sangat aman bagi siapa saja, terutama dalam berinvestasi,” tandasnya.

Sebelumnya Taufik Tumbelaka menyorot respon Pemprov dalam menyambut Dubes AS. Maklum, kedatangan pejabat diplomatik dari negara adidaya di Bandara Samratulangi Manado, hanya disambut oleh Wagub.

Itu dinilai meremehkan kehadiran dari pejabat yang merupakan representasi dari Presiden Barrack Obama. Malah jebolan UGM itu mengganggap hal itu melanggar etika diplomatik.

Mengingat Undang Undang nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan juga mengatur tentang hal itu.  Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, yang berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau pribadi ke negara Indonesia harus diterima oleh pejabat yang tertinggi kedudukannya. Bila di negara, oleh Presiden, Provinsi oleh Gubernur dan Kabupaten/Kota oleh Bupati dan Walikota.

Pemprov pun dinilai melakukan diskriminasi hubungan politik. Alasannya, kehadiran Dubes Tionghoa belum lama ini disambut antusias oleh Pemprov khususnya Gubernur Sulut. (aldy rorong)