Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum-HAM) Provinsi Sulawesi Utara menggelar rapat antar instansi penegak hukum di Hotel Swiss Bell Manado dengan tema Wujudkan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat, Terpercaya Pada Jajaran Instansi Penegak Hukum Sulawesi Utara, Senin (18/07).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung jajaran Kepolisian Daerah Sulut, Kejaksaan Negeri Sulut, Pengadilan Negeri di Sulut dan Badan Narkotika Provinisi Sulut.

Acara tersebut dibuka langsung oleh Kakanwil Kemenkum-HAM Sulut Sudirman D Hury, yang dalam sambutan menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas kesepakatan sebelumnya antara petinggi-petinggi Pemerintah pusat pada 4 Mei 2010.

Dijelaskan Sudirman, kegiatan ini sebagai bentuk menyamakan presepsi untuk menyelesaikan permasalahan hukum dengan tata laksana hukum yang telah ada.

Diakuinya, saat ini masyarakat menilai negatif para penegak hukum, karena melihat setiap proses hukum yang tidak berjalan dengan baik. "Banyak putusan hukum yang sudah inkrah tapi belum diekseskusi, selain itu ada juga barang rampasan yang dititipkan pada awal penyelidikan yang sampai akhirnya belum diekseksusi. Parahnnya lagi, saya pernah melihat bersama Menteri Hukum dan HAM sebelumnya di Lapas, dimana Nenek 78 Tahun masih ditahan," jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskannnya, menyangkut masalah teknis yudisial tidak boleh pihak manapun yang ikut campur, karena putusan hakim dalam memutus suatu perkara itu adalah merdeka dan independent dan harus dijalankan. "Oleh karenanya dalam rapat ini kita akan bahas masalah ini dengan meninggalkan ego sektoral antar sesama aparat penegak hukum untuk menyamakan persepsi untuk menjadikan Sulawesi Utara semakin lebih baik," Pungkasnya. (Rhendi Umar)