Adanya ketidakadilan terhadap masyarakat adat dalam regulasi yang diciptakan pemerintah, memicu reaksi. Wadah partisipasi politik masyarakat adat untuk pemilihan umum (Pemilu) 2029 digaungkan dalam pembahasan Komisi Resolusi, Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI, Jumat (28/10), di Stadion Barnabas Youwe.

 

Peninjauan pembahasan Komisi Resolusi yang dilontarkan Devi Anggraini yang juga Ketua Umum (Ketum) Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), mengatakan di poin pembahasan pasal 14 adalah bercerita tentang poin partisipasi. Menurutnya, partisipasi politik tidak harus hanya memikirkan politik praktis dan juga tidak hanya memikirkan bagaimana kita memiliki partai politik sendiri.

 

"AMAN selama ini di dalam kerja-kerjanya memfasilitasi kader-kader politiknya AMAN melalui banyak partai politik, dilakukan karena itu jalan satunya. Harus akui, terlepas dari kelemahan mengawal kader-kader kita adalah bagian dari prosesnya kita juga. Bahwa, kita tau bagaimana partai politik menguasai kader kita juga kita akui," katanya.

 

Ditambahkannya, sekarang ini AMAN sedang memikirkan ruang seperti apakah membangun partisipasi politik agar semakin kuat. Memiliki partai politik sendiri. 

 

"Di kongres Tobelo kita bicara soal itu, tapi baru awal. 2012 menyatakan sesungguhnya bahwa kita membangun itu, tapi belum mampu. Sekarang mau dituntut, kader-kader politik apakah mau keluar dan sungguh-sungguh membangun partai politiknya masyarakat adat. Jadi ini persoalan yang panjang," terangnya.

 

Lebih lanjut, dilihat partisipasi politik ini bukan hanya politik elektoral. Tapi, AMAN memenangkan kepala desa.

 

"Di sini melihat bukan hanya buruk-buruknya saja tapi melihat baik-baiknya juga. Menurut saya mari kita melihat partisipasi politik yang lebih luas dari pada melihat politik elektoral, juga bukan hanya menempatkan orang dalam pemerintahan tapi memperkuat partisipasi politik dari tingkat kampung sampai di tingkatkan pusat. Itu yang paling penting buat saya," tandasnya. (Eka Egeten)