Seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa melakukan penandatanganan Pakta Integritas, Rabu 3 Desember 2025.

Kesempatan itu Bupati Minahasa, Robby Dondokambey meminta seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab untuk tidak menganggap remeh penandatanganan Pakta Integritas tersebut.

Dia menegaskan bahwa janji moral tersebut adalah kewajiban yang berdasar hukum kuat, bukan sekadar formalitas administratif. Apalagi integritas tidak lagi sebatas pilihan, melainkan sebuah keharusan yang dituntut regulasi negara.

“Ini bukan sekadar membubuhkan tanda tangan di atas selembar kertas yang bersifat administratif. Ini adalah pernyataan sikap, janji moral dan komitmen kedinasan untuk bekerja secara jujur, transparan serta bertanggung jawab,” kata Robby Dondokambey didampingi Wakil Bupati, Vanda Sarundajang.

Karena menurut Dia, dasar hukum kuat mulai dari Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) hingga Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sehingga penandatanganan Pakta Integritas adalah upaya untuk memastikan seluruh jajaran mengutamakan kepentingan publik dan menjauhi setiap bentuk penyimpangan. Dan tentunya memaknai integritas melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya dalam hal-hal besar.

“Integritas bukan hanya terlihat melalui hal-hal besar, tetapi justru pada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, ketepatan waktu, ketuntasan pekerjaan, ketulusan melayani serta keberanian untuk mengatakan tidak pada segala bentuk penyimpangan,” tegas Dia.

Oleh karena itu diminta agar hal tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam bekerja, bukan sekadar formalitas. Dan sebagai pengingat bahwa jabatan adalah amanah, dan itu harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. (advetorial)